Published On: Mon, Sep 28th, 2015

Warga Desa Labulia Keluhkan Sulitnya Akses Informasi Tentang Pembangunan Desa

dibaca 1,026 kali
Share This
Tags

haaaRADIO LOMBOK FM – Sekelumit masalah terjadi di Desa Labulia Kecamatan Jonggat Lombok Tengah. Mulai dari sulitnya mendapatkan informasi mengenai berbagai pembangunan didesa tersebut. Hal itu diduga kuat akibat adanya dualism kepemimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang hingga saat ini terus berlangsung.

Salah seorang tokoh warga setempat, Musta`in (45) mengungkapkan, masyarakat Desa Labulia sangat sulit mendapatkan akses informasi mengenai berbagai pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 lalu. “Padahal pihak pemerintah tinggal memperlihatkan dan mengumumkan apa yang menjadi kegiatan yang telah dilakukan. Namun itu ternyata sangat sulit sekali,”katanya pada Sabtu (26/9/2015) kepada reporter Lombok FM.

Saat sejumlah warga bersama dirinya menanyakan hal itu ke pihak BPD, ia malah heran karena Ketua BPD malah tidak tahu sama sekali dengan aktifitas pembangunan didesa karena tidak pernah mendapatkan laporan dari pihak kepala desa.”Kami bertanya ke BPD malah bilang tidak tahu apa-apa karena BPD mengaku tidak dilibatkan dalam proses pembangunan itu,”imbuhnya.

Kejadian itu lanjut Musta`in membuat dirinya bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi didesanya itu. Berbagai opini masyarakat muncul, tentang adanya kesengajaan pihak terkait untuk mepersulit akses informasi tersebut.”Ini kan melanggar undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP-red),”tandasnya.

Ketua BPD Desa Labulia Haramaen, ditemui terpisah membenarkan apa yang disampaikan oleh warga dan tokoh masyarakat tersebut. Sulitnya mendapatkan informasi mengenai segala proses pembangunan didesa Labulia tidak hanya dialami oleh warga sendiri.”Kami saja sebagai BPD sangat sulit mengakses informasi karena memang tidak pernah dilibatkan,”jelasnya.

Salah satu yang menjadi tanda Tanya besar masyarakat tambah Haramaen, yakni terkait dengan Laporan Keterengan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa (Kades) tahun 2014. Karena kades diketahui hingga saat ini belum pernah menyampaikan LKPJ itu dihadapan masyarakat sesuai dengan prosedur.”Yang lebih aneh lagi, dalam LKPJ itu seharusnya ditanda tangani oleh saya sebagai ketua BPD,”tandasnya.

Namun Haramaen curiga, yang menandatangani LKPJ dan segala hal admistrasi mengenai pembangunan desa Labulia ditandatangani oleh Ketua BPD yang lain, yang merupakan bentukan Kades dan kroninya. Karena diakuinya, pihak desa beberapa waktu lalu pernah musyawarah untuk menggantikan dirinya sebagai Ketua BPD.”Saat itu saya memang bersedia diganti asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Alasanya saat ini, saya diganti karena tidak punya waktu,”ungkapnya.

Kami bersama sejumlah tokoh masyarakat ungkap Haramaen, pernah mempertanyakan hal tersebut kepihak terkait dan masih mengakui Ketua BPD yang lama sebagai Ketua BPD yang sah. Saat itu, pihak BPMD Kabupaten Lombok Tengah, kaget dan mengaku kecolongan.”Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 untuk desa Labulia berhasil dicairkan oleh Kades bersama BPD bentukanya itu, pihak BPMD mengaku kecolongan,”katanya mengutip apa yang disampaikan pihak BPMD.|001|0138|

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah