Published On: Fri, Apr 29th, 2016

Warga Banyu Urip Minta PL Angkat Kaki Dari Desanya

dibaca 457 kali
Share This
Tags

wrRADIO LOMBOK FM, Lombok Tengah – Puluhan warga Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, Datangi BKP3 Lombok Tengah. Warga meminta Penyuluh Lapangan Pertanian di desa setempat angkat kaki karena tidak pernah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PL, sehingga para petani kerap tidak mendapatkan pupuk dan bantuan bibit.
Warga memutuskan untuk membentuk gapoktan atau kelompok tani didesa mereka namun, oleh salah satu PL atas nama muhajar melarang pembentukan gapoktan baru karena alasan lahan yang sudah habis untuk menjadi lahan yang akan di kelola oleh kelompok tani baru pasalnya di kecamatan praya barat sudah ada 16 kelompok tani yang terbentuk.
“Kami warga meminta PL angkat kaki dari desa Banyu Urip pasalnya tidak ada pembinaan dan bantuan yang kami terima akibat PL yang malas. Ungkap Hakim korlap hearing warga Banyu Urip, 29/04.
Sementara itu kepala BKP3 Lombok Tengah Lalu Iskandar menegaskan dirinya memperbolehkan jika petani ingin membentuk kelompok tani baru namun harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
jika sesuai dengan aturan yang ada, maka harus ada persetujuan bupati hingga gubernur, yang diusulkan dinas pertanian dan BKP3,sehingga bisa dibentuk gapoktan tersebut,ungkap iskandar kepala badan BKP 3 Loteng di kantornya 29/04.
Iskandar menjelaskan dengan sistem online sangat memudahkan pemerintah dan kelompok tani untuk mendata anggota kelompok karena dari nomor induk kependudukanya sudah terdata tinggal di akses. “syaratnya harus dilengkapi dengan no induk kependudukan baru bisa dibentuk kelompok baru” ungkap Iskandar.
Iskandar menambahkan dirinya juga sangat kecewa dengan kinerja dari penyuluh muhajar sehingga dirinya meminta surat kawat untuk memindahkan muhajar karena kinerjannya yang kurang bagus.
Lebih jauh iskandar, kepala BKP 3 juga akan segera memberikan sangsi administratif dan penundaan pangkat serta tunjangan, kepada Para penyuluh nakal, mereka juga tidak akan mendapatkan biaya oprasional penyuluh (BOP), karena jika dianggarkan maka hanya akan merugikan keuangan negara.
Luas lahan di desa Banyu Urip mencapai 600 hektar sehingga dimungkinkan untuk pembentukan gapoktan baru.
Warga yang mendengarkan penjelasan dari kepala BKP3 itu kemudian membubarkan diri dan akan menggelar pertemuan di kantor desa setempat, untuk merumuskan gapoktan yang akan dibentuk itu supaya bisa mengakomodir warga petani di desa Banyu Urip.|003|26|

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah