RADIO LOMBOK FM – Wakil Ketua DPRD Loteng Komisi I HL Mas’ud S,Sos meminta Kepada Masyarakat agar serius mengawasi kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak Desa dalam melaksanakan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun 2014 di Kabupeten Lombok Tengah sehingga program penyertifikasian tanah secara gratis itu benar-banar transparan dan tepat sasaran.” aparat penegak hukum juga harus serius mengawasi kinerja tim pelaksana Prona di Loteng  mulai dari petugas Desa sebab dalam pelaksanaannya diduga terjadi pungli bervariasi.” Jelas HL Mas’ud S, S,Sos usai melaksanakan Kegiatan Sidak di BPN dikantornya kemarin.  Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD ini, perlunya pengawasan pelaksanaan Prona ini karena setiap warga diduga diwajibkan membayar kapada pihak Desa dalam jumlah bervariasi. Padahal, kata dia, program pengukuran sampai penerbitan sertifikat tanah tidak ada pembayaran karena anggarannya sudah ditanggung pemerintah pusat.“ kita DPRD, aparat hukum harus mengawasi program itu, tidak boleh membiarkan pungli ini berlanjut karena merugikan masyarakat kecil. Apalagi, program prona adalah program dari pusat dibagikan secara gratis. Kalau dipungut biaya terlalu banyak mau dikemanakan uang itu,” kalu hanya biaya surat keterangan ditingkat Desa itu wajar saja. kemudian data yang disampikan oleh pihak Desa harus jelas tanpa mengada ada atau Benar, selanjutnya harus jelas kapan BPN akan mengeluarkan serifikat artinya berapa bulan serta berapa tahun sehingga tidak mengambang, ini kan kasihan kepada masyarakat. ” tegas HL Mas’ud, S,Sos . Untuk itu dia berharap kepada BPN kab Lombok Tengah, pihak kecamatan dan Desa/kelurahan supaya memperbanyak sosialisasi sehingga masyarakat tahu kalau saat ini ada program pembuatan sertifikat tanah secara gratis.“Program ini (Prona, red) banyak yang tidak tahu. Kita berharap kepada BPN supaya memperbanyak sosialisasi sehingga masyakat tahu kalau saat ini ada program pembuatan sertifikat tanah secara gratis kepada warga yang kurang mampu,” ujar HL Mas’ud S,Sos Politisi Golkar itu. Sementara itu ketua komisi I M Samsul Qomar meyebutkan, Pelaksanaan Prona di Kab Lombok Tengah harus transparan dan tidak menjadi ajang KKN oknum tertentu. Kita tidak setuju hal seperti itu terjadi sehingga masyarakat kurang mampu tidak menikmati Prona tersebut,” kata Samsul. Politisi Partai Demokrat (PD) ini mengaku sudah sering menerima keluhan dari masyarakat yang mempertanyakan Prona. Kepala Badan Pertanahan Kab Lombok Tengah Slameto Dwi Martono SH MH mengakui Keterbatasan Perangkat dalam pengurusan Prona. Kata dia, keterbatasan perangkat.  Prona  adalah proyek nasional secara gratis dan tidak ada kutipan apapun dari BPN.,” katanya. Terkait pelayanan Prona kepada masyarakat, Slameto mengatakan pihak BPN telah menyerahkan keseluruhan kepada pihak Desa, termasuk untuk siapa warga yang berhak mendapat program Prona tersebut. BPN Loteng hanya menyampaikan jumlah kuota dan daerah mana saja yang masuk Prona.“Jika terjadi pilih kasih atau pungutan dana terhadap warga yang mendapat Prona, itu bukan kami yang menentukan. Kami hanya memberikan jumlah kuota, daerah mana, dan penyuluhan Juknisnya kepada masing masing kepala Desa” jelas Slameto dihadapan 10 DPRD dari Komisi I. |033.003.07.02.2015