Published On: Fri, Jul 15th, 2016

Wakil Bupati Endus Adanya Praktek Bisnis Saat PSB Lombok Utara

dibaca 671 kali
Share This
Tags

wabRADIO LOMBOK FM, Lombok Utara—Pelaksanaan penerimaan siswa baru (PSB) saat ini telah berjalan di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kali ini Momentum tahunan tersebut mendapat sorotan dari beberapa pihak, Salah satunya Wakil Bupati KLU Saripudin. Ia menilai beberapa sekolah menjadikan ajang PSB sebagai lahan berbisnis.

‘’Saya sudah mendengarkan dari masyarakat atas tarif yang sangat tinggi diterapkan sekolah terkait biaya awal seperti untuk keperluan seragam, bahkan tarif itu tidak  bisa dinego oleh masyarakat,”ungkapnya Kamis (14/07/2016).

Sebagai orang nomor dua di KLU ia menilai praktek pungutan yang sangat tinggi seperti ini sangat disayangkan, pihak sekolah harus mengamankan kebijakan nasional terkait wajib belajar 12 tahun. Namun jika pihak sekolah memaksakan kehendak kepada peserta didik baru untuk memenuhi biaya yang diterapkan tanpa adanya tolerir tentu akan menimbulkan siswa tersebut gagal mengenyam pendidikan.

‘’Saya mendengar salah satu sekolah negeri sampai menerapkan biaya hingga 1, 4 juta untuk keperluan seragam dan ini saya nilai tarif yang sangat tinggi, kalau siswa miskin sekolah ditempat itu mampukah mereka membayar?,”ungkap Sarip sambil bertanya-tanya.

Terkait adanya sekolah yang menerapkan biaya seragam dan bangunan yang begitu tinggi saat PSB kali ini betul-betul menjadi atensi pemda, dimana dalam waktu dekat dirinya berjanji akan mengumpulkan kepala sekolah dan mengkroscek secara langsung alasan-alasan terhadap pungutan yang dilakukan. Jika nampak sangat melampaui batas tentu pihak sekolah  akan diberikan efek jera salah satunya melakukan mutasi dan menurunkan jabatannya. Bahkan dirinya telah meminta ombudsman untuk turun ke sekolah memantau persoalan yang dikeluhkan masyarakat saat ini.

Diketahui, Pemerintah pusat saat ini telah memberikan subsidi kepada sekolah negeri dan swasta yang disebut dana BOS untuk menunjang operasional sekolah, baik sekolah dasar maupun menengah,  dengan dana itu dimaksud bisa menutup kekurangan operasional sekolah dengan harapan, tidak lagi  begitu tinggi pungutan yang dilakukan oleh sekolah kepada siswa.

‘’Mari amankan kebijakan nasional, dimana tahun 2017 ini 100 persen angka partisipasi murni harus terpenuhi, dan 89 persen pada tahun 2018 angka partisipasi murni untuk sekolah menengah juga harus terealisasi, namun jika sekolah secara terus menerus memaksakan kehendak mereka demi peluang bisnis maka sangat dikhawatirkan masyarakat tidak mampu putus sekolah,”jelanya. (005|004)

 

 

 

 

 

 

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah