Published On: Wed, Aug 31st, 2016

Tiga Kabupaten di NTB Lamban Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

dibaca 200 kali
Share This
Tags

KIPRADIO LOMBOK FM, Lombok Tengah – Tiga Kabupaten di NTB dinilai lamban dalam implementasikan undang-undang keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi Informasi NTB, Ajeng Rosalinda Totimori pada Selasa (30/08/2016) ditemui di Pendopo Bupati Lombok Tengah.

Adapun ketiga Kabupaten tersebut, kabupaten Dompu, Lombok Timur dan termasuk Lombok Tengah. Ketiga kabupaten itu, lamban dalam memberikan pelayanan informasi publik, begitu juga dengan sistemnya yang masih belum jelas.

”Untuk itu, kami terus mendorong untuk melakukan ini agar nantinya bisa dikukuhkan seperti desa-desa yang ada dikabupaten lainya,”Katanya. Lombok Tengah lanjut Ajeng Rosalinda, berada pada posisi ke 8 terkait lambannya dalam hal pelaksanaan KIP tersebut.

Lombok Timur di Posisi ke 9 dan Dompu diposisi ke 10. Ketiga kabupaten tersebut, jauh  di belakang dibanding dengan kabupaten dan kota lainya di NTB.

“Posisi itu sangat jauh dari Kabupaten Bima, Kota Mataram, Lombok Barat dan lainya, masih sangat jauh,”Ungkapnya. Ketua Komisi Informasi NTB ini, melihat lambannya ketiga kabupaten tersebut, akibat belum kuatnya komitmen dari kepala daerahnya.

Ia berharap para kepala daerah tersebut, mengikuti sikap gubernur yang komitmentnya begitu kuat soal keterbukaan informasi publik tersebut.

”Hal itu terbukti pada rencana pencanangan yang akan dilakukan oktober nanti,”Jelasnya.

Untuk itulah lanjut Ajeng Rosalinda, pihaknya sangat fokus mendorong agar PPID bisa terbentuk pada setiap lembaga yang ada di ketiga Kabupaten tersebut.

Kali ini dicoba dimulai dari tingkat desa karena pada SKPD nya dinilai sangat lamban. “Sebenarnya jangan sampai justru desa yang bersemangat, karena nanti kita akan melakukan monitoring sampai ke desa-desa untuk melihat perkembangan PPID ini,”Terangnya.

Melihat dari antusis desa terkait dengan KIP tersebut lanjut Ajeng sangat luar biasa. Hal itu terlihat dari kehadiran para kades yang walaupun berada pada wilayah yang jauh dari lokasi pelaksanaan workshop tentang KIP.

Berbeda dengan SKPD yang ternyata tidak banyak hadir.”Dan kalaupun SKPD hadir yang datang justru sekretaris dan atau Kabidnya. Diundang beberapa kali oleh PPID kabupaten juga tidak mau datang,”Pungkasnya. 001

 

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah