Published On: Wed, Oct 28th, 2015

Terkait Putusan MA Golkar versi AL Masih Tunggu Petunjuk

dibaca 524 kali
Share This
Tags

mmLOMBOK TENGAH,lombokfm.com – Kader Partai Golongan Karya (Golkar) Lombok Tengah versi Agung Laksono (AL) menunggu petunjuk dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar NTB, terkait dengan hasil keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengesahkan kepengurusan Golkar Munas Bali, Abu Rizal Bakrie (ARB). Demikian disampaikan Sekretaris DPD II Golkar Lombok Tengah versi AL, Bustami Taefuri pada Selasa (27/10) 2015 kepada Lombok FM

Omiq, sapaan akrab Bustami Taefuri ini menyatakan, ajakan ketua DPD I Golkar NTB versi ARB yang telah dilontarkan dimedia masa beberapa hari lalu untuk melakukan rekonsiliasi merupakan penyelsaian politik secara intern yang sangat mungkin terjadi.”Apalagi senior Golkar pak Yusuf Kalla yang juga Wapres pernah menyerukan kedua pihak ini untuk bersatu demi mencapi Golkar yang utuh,”Katanya.

Untuk itu lanjut Omiq Kepada Lombok FM, rekonsiliasi merupakan hal yang pasti akan terjadi, namun yang tidak bisa untuk disepakati saat ini tandas pentolan aktivis Suaka ini , yakni terkait dukung mendukung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2015.”Soal dukungan ini tidak bisa disepakati dan akan tetap berjalan hingga Pilkada usai nanti, karena hal itu bagian komitmen yang sudah berjalan dan tidak akan mungkin berjalan mundur,”Tegasnya.

Semangat untuk menguatkan Golkar lanjut Bustami, merupakan semangat kedua belah pihak baik kubu ARB terlebih lagi kubu AL, namun untuk melakukan komu nikasi dengan kepengurusan ARB sejauh ini masih menunggu petunjuk dari AL.”Karena saya dengar dijakarta itu sudah siap-siap untuk melakukan upaya hukum berikutnya yakni Peninjauan Kembali terhadap putusan MA tersebut,”Ungkapnya.

Kepengurusan DPD II Golkar Lombok tengah sendiri lanjut Bustami, hingga saat ini belum memiliki ketua akibat dari habisnya masa jabatan kepengurusan sebelumnya. Untuk itu, pihak DPD I NTB saat ini tidak bisa serta merta melakukan pergantian kepengurusan, karena sesuai dengan keputusan Menkunham, yang dianggap sah saat ini yakni kepengurusan versi AL.”Karena secara kepartaian, pengurus sah adalah kubu AL yang memilki Surat Keputusan DPP,”Pungkasnya. |001|052|

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah