Published On: Wed, Mar 9th, 2016

Terkait Perda Pengelolaan Zakat, DPRD Hanya Menyempurnakan Saja

dibaca 341 kali
Share This
Tags

ZARADIO LOMBOK FM, LOMBOK TIMUR – terkait Raperda pengelolaan zakat beberapa hari yang lalu di kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, sepertinya tidak bisa terbentuk, pasalnya para eksekutif tidak ada yang hadir. Sehingga terpaksa ditunda. Ketua DPRD Lotim H. Khairul Rizal, menurutnya Bupati kemungkinan menunda perda tersebut, karena dinilai masih ada yang bertentangan. ” Tidak masalah, dan kita di DPRD hanya menyempurnakan”, ungkapnya kepada RADIO LOMBOK FM, Selasa 8/3/2016.

Lanjutnya, melakukan revisi terhadap perda yang dulu, karena ada penyesesuaian dari UU no 23 tahun 2013, terkait kelembagaan, dan amatnya juga soal pergantian nama Baznas. Sementara berhenti,harus dilakukan pembahasan kesepakatan oleh dua pihak. menurut Rizal, sebelum digodok jadi raperda sudah sering kali dilakukan rapat dengan pihak Bazda.

Ia menuturkan, bahwa pihak Bazda menginginkan pada saat itu ada penyesesuaian dengan perda terbaru, yaitu perda nomor 9 tahun 2002, dasarnya UU 38 tahun 1999. Lanjutnya seiring perjalanan lahir kemudian UU 23 tahun 2014, dengan adanya perda baru, tentu akan lebih bagusnya kalau pansus tersebut dibubarkan. Menururtnya, berkaitan dengan ini bukan hal baru, melainkan suatu hal yang biasa, terlebih hal ini masih dalam periode pertama, katanya. (007)(029)

BTN 2

 

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah