Published On: Mon, Oct 26th, 2015

Retribusi Menara Telekomunikasi Diprediksi Tak Akan Maksimal

dibaca 853 kali
Share This
Tags

kawit sasmita KominfoLOMBOK UTARA, lombokfm.com – Retribusi Penerimaan daerah Lombok Utara dari sektor menara telekomunikasi tahun ini berpotensi tidak akan mencapai proyeksi target. Pemerintah daerah setempat diakhir Mei 2015 menetapkan status quo terhadap kebijakan penarikan retribusi menara telekomunikasi  berdasarkan Perda Menara Telekomunikasi) Nomor 5 Tahun 2010 yang selama ini berlansung.

Penghentian penarikan retribusi itu menyusul terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan pemohon, PT Kame Komunikasi Indonesia atas keberatan berlakunya Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal dua persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Kepala Bidang Komunkasi dan Informatika, Dishubkomunfo Lombok Utara, Kawit Saswita , kepada Lombok FM, kemarin, mengatakan potensi retribusi dari menara telekomunikasi cukup besar. Tahun 2014 Pemda berhasil menghimpun retribusi hingga Rp 320 juta dan pada tahun 2015 sebesar Rp.110 juta dari retribusi 63 menara telekomunikasi yang ada, namu setelah putusan MK itu keluar, saat ini retribusi menara terpaksa di satatus quo.

Menyikapi putusan MK itu, pihaknya akan menyesuaikan besaran retribusi menara sesuai dengan perundangan yang berlaku. Pihaknya diakui Kawit tidak lagi mengacu pada aturan 2 persen dari NJOP, namun kedepannya akan disepakati bersama para vendor. Dan untuk itu Pemprov NTB akan memfasilitasi pertemuan Pemerintah Kabupaten/Kota se NTB dengan perusahaan penyedia menara sambil menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Seperti diketahui bulan Mei 2015 lalu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengabulkan mengabulkan permohonan pemohon, PT Kame Komunikasi Indonesia atas keberatan berlakunya Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait tarif retribusi.

Ketua MK RI Arief Hidayat menilai permohonan pemohon beralasan menurut hukum, serta menimbulkan ketidak pastian hukum dengan penetapan tarif retribusi pengendalian menara tidak didasarkan pada biaya-biaya pengawasan dan pengendalian. Penjelasan Pasal 124 UU Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, retribusi daerah anggaran negara bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai hukum mengikat, ungkap Arief Hidayat.|004|111

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah