Published On: Thu, May 11th, 2017

Relawan #SaveIbuNuril Gelar Aksi Simpati di PN Mataram

dibaca 282 kali
Share This
Tags

b8RADIO LOMBOK FM, MATARAM – Sidang kasus UU ITE dengan terdakwa Baiq Nuril Maknun digelar di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Rabu, 10 Mei 2017. Puluhan aktivis yang tergabung dalam #SaveIbuNuril menggelar aksi simpati di depan PN Mataram, Puluhan massa aksi melakukan long march dari UPTD Bale ITE menuju PN Mataram, Mereka mengenakan ikat kepala #SaveIbuNuril, topeng wajah Ibu Nuril dan spanduk yang berisi tuntutan agar Ibu Nuril dibebaskan.

Dalam orasinya salah seorang orator, Andi menyatakan cara yang dilakukan Nuril dengan merekam perkataan yang diduga cabul oknum kepala sekolah merupakan bentuk proteksi diri, Namun kemudian hal itu dijadikan alat kriminalisasi terhadap Ibu Nuril. Ia meminta dengan tegas agar aparat penegak hukum melihat kasus itu secara detail, Tidak melihat dengan adanya kepentingan atau interest personal yang ingin mengkriminalisasi. Menurutnya, sangat aneh, Ibu Nurli yang menjadi korban pelecehan, justru menjadi pesakitan di jeruji besi.

Andi menambahkan pihaknya sudah membuat petisi dan sudah ditandatangi oleh 21.000 orang. Petisi tersebut merupakan petisi terbanyak yang ditandatangani di NTB. Selanjutnya petisi itu akan diserahkan kepada pihak pengadilan agar dapat mencermati kasus itu, Selain itu dalam orasinya, Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, Sulhan Muchlis Ibrahim menyatakan kehadiran mereka tidak untuk mengganggu proses pengadilan. Ia menilai Nuril telah dipisahkan dengan anaknya akibat pelecehan dan kriminalisasi oleh oknum kepala sekolah. Ia juga menilai Ibu Nuril sebagai korban yang dikorbankan. Ia kemudian menuntut penegak hukum agar membebaskan Ibu Nuril. Ia juga meminta pengadilan untuk membuka hati nurani.

Tidak memberikan rasa keadilan hanya dengan penglihatan, hanya dengan pendengaran, tetapi juga menggunakan nurani. “Kami minta kepada penegak hukum baik kepolisian, pengadilan untuk mengeluarkan, membebaskan ibu Nuril, setuju,” serunya yang kemudian diiringi teriakan setuju massa. Ia juga menuntut agar penegak hukum menghukum pelaku pelecahan seksual terhadap Ibu Nuril. Kronologis kejadian menurut dakwaan yang dibacakan JPU, Ida Ayu Putu Camundi Dewi, SH, menjelaskan, kejadian awalnya pada Agustus 2012 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di BTN BHP Telagawaru Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

Terdakwa menerima telphone dari saksi korban Haji M, Pada perbincangan tersebut saksi korban Haji M menceritakan rahasia pribadinya kepada terdakwa melalui telepon. Namun, terdakwa tanpa sepengetahuan korban merekam pembicaraan tersebut menggunakan 1 satu unit Hp Nokia warna hitam milik terdakwa. Kemudian pada Desember 2014 bertempat di halaman kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram di jalan Sandubaya Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, terdakwa diantar oleh saksi Husnul Aini menemui saksi Lalu Agus Rofik meminta HP Nokia milik terdakwa yang dipinjam oleh saksi Lalu Agus Rofik. Selanjutnya beberapa jam kemudian datang saksi Haji Imam Mudawin.

Akibat perbuatannya Nuril didakwa dengan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 45 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000.000 (satu miliar rupiah). Sementara itu, Penasihat Hukum terdakwa, Aziz Fauzi, SH sangat menyayangkan sikap pelapor yang menurut Aziz seharusnya sebagai atasan membina bawahannya, Namun, justru dia yang mempraktekkan prilaku-prilaku yang tidak semestinya. “Pelapor tanpa hak menelpon secara pribadi dalam hal ini bawahannya yaitu terdakwa yang sudah berkeluarga dan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan,” kata Aziz usai persidangan. (10/5/2017).

Ia juga menyayangkan gara-gara kasus ini terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya, Ia menilai pihak penyidik menggunakan kacamata kuda dan cenderung terburu-buru dalam menangani kasus ini. Seharusnya melalui gelar perkara terlebih dahulu, Bahkan ia menyatakan kliennya telah dilecehkan secara seksual oleh pelapor karena telah menyampaikan pernyataan yang melanggar kesusilaan, Bahkan menurutnya seharusnya yang diproses itu pelapor karena telah memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 1.

Aziz menilai pelapor tanpa hak menelpon istri orang lain dan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang melanggar kesusilaan, Terkait dakwaan, menurut Aziz terdapat fakta yang dikaburkan yaitu bagaimana rekaman yang ada pada terdakwa berpindah ke orang lain. Padahal rekaman tersebut berpindah karena diminta orang lain dan diberikan setelah dua minggu.

Aziz menilai tidak diungkapnya motif terdakwa memberikan rekaman kepada orang lain dalam dakwaan oleh JPU sebagai sesuatu yang sangat fatal, Hal itu bertentangan dengan ketentuan pasal 143 ayat2 huruf b KUHAP di mana dakwaan harus dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap. “Sehingga dakwaan penuntut umum ini seharusnya dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan,” tandasnya. |006|017|

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah