Published On: Thu, Jan 8th, 2015

Pro Kontra Pengadaan Motor Dinas Anggota DPRD  

dibaca 727 kali
Share This
Tags

loteng-1RADIO LOMBOK FM – Pro kontra belanja motor dinas (motdin) untuk lima puluh anggota DPRD senilai Rp 1.2 milyar terus bergulir. Polemik ini muncul  setelah lolos belanja 50 unit motor jenis Treil (motor Trabas) itu dipersoalkan sejumlah LSM dikab Lombok Tengah. Dalam beberapa kesempatan, Samsul Hamdani Ketua LSM Garap NTB dan Sekertaris LSM Laskar NTB Iwan Wijaya menegaskan motdin DPRD sudah dibahas di Gubernur NTB dan sudah diloloskan. Pemanfaatan mata anggaran itu disebut-sebut nanti akan berujung  proses hukum bahkan bisa saja berujung proses hukum seperti kasus bedah Desa tahun 2004. Dimana rekomendasinya benar namun Prosesnya yang salah. Dikatakan Samsul Hamdan, pengadaan kendaraan untuk Dewan tersebut perlu diklarifikasi ke pemda Lombok Tengah. “Dalam pembahasan APBD 2015  sekertariat DPRD mengajukan saja tanpa pertimbangan yang cukup matang, banyak beberapa pejabat eselon II,III dan IV yang saat ini belum mendapatkan kendaraan dinas yang layak, Kalau sekarang muncul pengadaan kendaraan untuk DPRD kan ini sangat luar bisa di Kab Lombok Tengah,” tandas Iwan Wijaya belum lama ini. Atas pernyataan Dua Lembaga LSM itu, ada usulan agar Kejari  Praya melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari banggar. Langkah ini perlu dilakukan tim kejaksaan agar pro dan kontra sejumlah elemen masyarakat serta LSM soal pengadaan motor dinas menjadi terang. “Saya kira bisa, Pintu masuknya dengan meminta keterangan dari banggar yang mengikuti proses tersebut,” tegas Samsul dan Iwan Wijaya. Dikatakan Samsul, kejaksaan tidak usah ragu mendalami keluhan LSM apalagi ada keluhan HM Kelan Spd Sekertaris Fraksi Golkar yang menolak keras Pengadaan Motor Dinas tersebut dengan dalih medan menemui konstetuen dilapangan. Padahal Bupati Loteng sudah memperbaiki hampir 90 persen semua jalan pelosok Desa. Tujuannya, kata Samsul, agar kasus belanja motor dinas ini menjadi jelas. Apalagi ada empat Orang Anggota Dewan perempuan, apa ia akan memakai motor trail ?.“Dengan begitu, alur dari sebuah persoalan ini bisa menjadi terang. Untuk itu jangan terlalu lama kiranya kejaksaan dalam menelaah persoalan tersebut dikarenakan publik menunggu,” tambah Samsul. Persoalan seperti ini, kata Samsul,  sangat rentan dan butuh keberanian ekstra, khususnya bagi Kajari Praya. Untuk itu, kiranya segera kejaksaan menelaah persoalan ini dan segera menyampaikan hasilnya ke publik. Jika ada unsur pidananya, jangan ragu untuk menindaklanjutinya,” tegasnya.  Selain itu  LSM Laskar NTB dan LSM Garap NTB mengkritik pernyataan ketua  DPRD H Achmad Fuaddi SE yang menyebutkan belanja motor dinas Senilai Rp 1,2 milyar belum tentu diloloskan Gubernur NTB.  Ia menilai pernyataan H Achmad Fuaddi SE lebih berpihak kepada kekuasaan.“Kami kira masyarakat bisa menilai mana wakilnya yang pro rakyat atau pro penguasa. “ tutupnya.|004011

 

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah