Published On: Tue, Aug 2nd, 2016

Pol PP Ditarik Dari Hutan Sekaroh

dibaca 713 kali
Share This
Tags

ppRADIO LOMBOK FM, Lombok Timur – Polisi Pamong Praja (POL PP) Kabupaten Lombok Timur yang beberapa waktu lalu diperintahkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga Hutan Lindung Sekaroh, kini Pol PP ditarik kembali dari penjagaan kawasan Hutan tersebut.

‘’kita sudah ditarik kembali dari penjagaan kawasan Hutan Sekaroh’’, demikian ungkapnya Kasat Pol PP Lotim Salmun Rahman kepada RADIO LOMBOK FM, Senin 01/08/2016.

Dikatakan, keputusan itu diambil setelah  dilakukan mediasi dengan difasilitasi langsung oleh Polda NTB. Mediasi ini dilakukan, setelah pemerintah pusat melaporkan polemik Sekaroh ke Mabes Polri.

Kemudian Polri, langsung menindak lanjutinya dan meminta Polda NTB untuk segera menyelesaikan persoalan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat komflik di kawasan itu.

‘’ Ini dilakukan setelah kementerian terkait melaporkan situasi di Sekaroh,” ucapnya.

Dikatakan, dalam mediasi ini semua pihak dipertemukan. Diantaranya, dari Dishutbun Provinsi NTB, Pemkab Lotim termasuk PT. Eco Solution Lombok (ESL).  Sejumlah persoalan yang terjadi di  Sekaoroh itu dibahas untuk dicari jalan penyelesaiannya.

‘’Saya saat itu tidak sempat hadir, tapi saya diinformasikan pihak Dishutbun,” ungkapnya.

Informasi yang diterima, proses mediasi itu membahas terkait  persoalan izin PT. ESL yang telah dicabut Pemda Lotim. Pihak Polda NTB saat itu menyarankan, PT. ESL untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Pemkab Lotim.

Meski persoalan izin dan pengelolaan hutan kini menjadi kewenangan pusat. Namun itu juga menjadi  kewenangan Pemkab Lotim.

‘’ Ini masalah perizinan, meski UU Nomor: 23 Tahun 2014 telah dicabut. Tapi persoalan ini Pemkab juga punya kewenangan,” ungkapnya.

Namun lanjutnya, pihak PT ESL tetap ngotot dan bersikeras dengan sikapnya.  Yang jelas, kebijakan Pemda Lotim mencabut izin PT. ESL disebabkan karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Sebab izin yang dimiliki  PT. ESL saat  itu dikeluarkan di masa bupati Zukiman Azmy. Namun proses pemberian izin oleh bupati saat itu dianggap UU terkait pengelolaan dan pemanfataan lahan hutan lindung Sekaroh merupakan kewenangannya.

‘’Artinya pejabat yang mengesahakan izin PT. ESL menyalahi ketentuan. Kerena substansi terkait pengelolaan dan pemanfataan di Sekaroh ini telah menyalahi UU,” pungkasnya. |002|003|

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah