Published On: Wed, May 25th, 2016

Peredaran Miras Di Lobar Masih Marak

dibaca 917 kali
Share This
Tags
Poto Penangkapan MirasRADIO LOMBOK FM, LOMBOK BARAT- Pesta miras seakan tak pernah mati, bahkan pelakunya tak sedikit yang masih berstatus pelajar setingkat SLTA. Begitu juga minuman tradisional beralkohol semakin marak.

Kapolres Lobar AKBP Wingky Adhityo Kusumo mengatakan, pihaknya terus berupaya memberantas penyakit masyarakat ini. Salah satunya dengan cara menekan peredaran minuman tradisional beralkohol. ”Kalau dibiarkan bisa meresahkan masyarakat lain,” ungkapnya beberapa waktu sebelumnya.

Komitmen Polres Lobar itu terbukti dimana Polsek Kediri beberapa waktu lalu menyita 450 liter miras tradisional jenis tuak. Seluruh minuman ini dibawa enam orang dengan menggunakan 15 jerigen.

Di samping itu disita juga minuman beralkohol golongan A berbagai merk, sebanyak 55 botol dari sebuah kafe di Kuripan. Tentunya ini menyalahi Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol. Dimana dalam perda tersebut telah mengatur zonasi untuk penjualan minuman beralkohol.

Kapolsek Kediri AKP Nuraini, menjelaskan, miras tersebut berasal dari Lingsar. Pelaku mengakui, seluruh tuak hendak dijual kembali di wilayah Jagaraga dan Lombok Tengah. ”Untuk dijual kembali ke Jagaraga dan wilayah Lombok Tengah,” jelas Nuraini.

Belum sepi dari pembicaraan itu, kembali Polsek Narmada mengamankan ribuan liter minuman beralkohol tradisional. petugas melakukan penggerebekan di rumah NR (50) tahun di Desa Suranadi.

Polisi menduga, rumah digunakan sebagai tempat produksi minuman beralkohol tradisional. “Anggota kami melihat belasan drum yang berisi ribuan liter brem. Ada sekitar 1.650 liter brem yang ditampung di dalam drum,” kata Kapolres.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Lombok Barat Sulhan Muchlis Ibrahim melihat ada kelalaian pemerintah kabupaten Lombok Barat dengan maraknya peredaran minuman beralkohol. Artinya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak maksimal dalam menjalankan perda yang telah dibuat. ”Padahal biaya untuk membuat sebuah perda itu kan tidak sedikit,” ungkapnya.

Bila memang kekuatan perda belum cukup untuk mengatur pengawasan minuman tradisional beralkohol, maka sudah seharusnya Bupati mengeluarkan perbup. ”Kalau ada hal teknis lain yang belum diatur dalam perda, buat perbup. Agar perda ini tidak jadi macan kertas,” tandasnya.

Sementara itu, belum lama ini, Indra Jaya Usman mengomentari khususnya larangan beredarnya miras tradiosional. Ia mengatakan, harus ada aturan yang jelas mengenai larangan ini. Jangan sampai, minuman beralkohol berlabel disamakan dengan minuman tradisional. ”Usaha tuak ini melibatkan ribuan orang,” ujar Anggota Komisi II DPRD Lobar ini.

Usman mengatakan, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini sangat bagus. Eksekutif maupun legislatif memiliki sikap yang sama. Namun masalahnya, kesiapan pengawasan dan pengendalian terhadap miras tradisional harus jadi ulasan lebih mendalam lagi. ”Pasalnya ini menyangkut mata pencaharian dan penghasilan ribuan orang,” ungkapnya. |007|026|

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah