Published On: Thu, Dec 13th, 2018

Penggunaan Dana Desa di NTB Tak Didukung Pertanggungjawaban

dibaca 416 kali
Share This
Tags

RADIO LOMBOK FM, Mataram-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah menyerahkan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atas pengelolaan keuangan desa tahun 2017 hingga Semester I Tahun Anggaran 2018.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPK NTB, Hery Purwanto, di Mataram, Rabu (12/12) mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut penggunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) jika melihat dari realisasi ternyata tidak didukung pertanggungjawaban.

Dari keseluruhan hasil pemeriksaan yang tidak layak atau tidak sah dari penggunaan anggaran desa-desa tersebut besarnya mencapai Rp 1,7 miliar,” kata Hery pada kegiatan Media Wokshop Hasil Pemeriksaan BPK NTB atas pengelolaan keuangan desa tahun 2017 hingga Semester I Tahun Anggaran 2018.

Meski demikian BPK memberikan kesempatan selama 60 hari untuk perbaiki dan kembalikan uang tersebut ke kas negara dan daerah.

Hery menambahkan, khusus Kabupaten Lombok Tengah dan Sumbawa, diserahkan sekaligus dengan LHP kinerja dan efektivitas pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dimana sebanyak sepuluh desa dijadikan sampel pemeriksaan di masing-masing kabupaten.

Hery menyoroti jika di Lombok Tengah banyak desa yang memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang tidak sesuai. Dalam hal ini ditemukan sebanyak Rp 280 juta, uang negara tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Hery mencontohkan, pengadaan meuble harganya Rp 10 juta, dalam laporan tertuang pada kwitansi sebesar Rp 15 juta. Namun setelah ditelusuri sampai pihak pengadaan, ternyata harganya Rp 10 juta. Temuan ini terjadi di Kabupaten Lombok Tengah.

Hery menyebut, permainan laporan tidak hanya terjadi pada meubler, namun pengerjaan fisik seperti upah tukang per hari pun dimainkan. “Pada nota pembayaran tertuang Rp 200 ribu, setelah didalami dengan cara langsung bertemu pekerja bersangkutan, ada pengakuan diminta tanda tangan tidak sesuai fakta,” ujarnya.

BPK kata Hery tidak ingin tertipu dengan pertanggungjawaban di atas kertas, sehingga melakukan penelusuran, pada akhirnya menemukan fakta.

“Saya mengingatkan kepada semua kepala desa supaya berhati-hati dalam menyiapkan laporan penggunaan DD dan ADD. Jangan ada main manipulasi, karena dari 10 sampel pemeriksaan rata-rata banyak temuan ,” jelas Hery.

Hery mengungkapkan, dari sepuluh desa sampel pemeriksaan arah penggunaan DD dan DD, rata-rata ditemukan manifulasi administrasi. Sehingga ke depan pihaknya akan fokus melakukan pemeriksaan arah penggunaan DD dan ADD, yang dihajatkan untuk pembangunan desa demi peningkatan perekenomian masyarakat itu.

Masih kata Hery, di Kabupaten Sumbawa ditemukan Bendahara Desa tidak memungut atau menyetorkan pajak sesuai ketentuan. Termasuk pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai antara data dan realisasi belanja, bahkan ada yang tidak didukung bukti memadai. (07/011)

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah