Published On: Tue, Oct 6th, 2015

Pengelolaan Keuangan Desa Harus Dilakukan Maksimal

dibaca 529 kali
Share This
Tags

kerRADIO LOMBOK FM – Pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan kewenangan pemerintah desa untuk mengaturnya dan harus dikelola secara maksimal.

Demikian dikatakan Kepala Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Kertamalip kepada Lombok FM ketika ditemui diruang kerjanya 5 Oktober 2015.

“Dalam Bimbingan Teknis yang dilakukan di Jakarta oleh 33 kepala desa se KLU dipertegas bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan kewenangan dari pemerintah desa. Demikian juga dengan perangkat desa adalah kewenangan kepala desa untuk mengangkat atau memberhentikan perangkat termasuk kepala dusun yang usianya sudah lanjut atau pendidikanya yang tidak tamat SMA”, jelas Kertamalip.

Terkait dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) menurut Kertamalip harus disusun 6 tahun sekali termasuk rencana kerja sebagai dasar untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Dalam UU nomor 6/2014 juga dijelaskan bahwa kepala desa dan perangkatnya mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah, tapi faktanya sampai saat ini belum ada. Selain itu, sekertaris desa nantinya akan diangkat oleh kepala desa yang bukan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Ada jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkatnya yang sudah diatur dalam UU tentang desa, namun faktanya hingga saat ini belum berlaku.Begitu juga dengan keberadaan Sekdes yang sekarang ini dari kalangan PNS, yang nantinya akan ditentukan oleh kepala desa dari luar PNS”, tandas Kertamalip.004|044|

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah