Published On: Tue, Dec 30th, 2014

Pengadaan Empat Puluh (40) Motor dinas Anggota DPRD LOMBOK TENGAH

dibaca 651 kali
Share This
Tags

 

LOMBOK FM – Pengadaan Empat Puluh (40) Motor dinas Anggota Dewan Kabupaten Lombok Tengah, periode 2014-2019  kembali disoal. Pasalnya, keempat puluh Motor DPRD sumenep pereode 2009-2014 masih tidak layak diadakan dengan Kondisi daerah Lombok Tengah yang saat ini masih dililit Hutang. Bahkan berdasarkan informasi yang dihimpun  Media ini, sekertaris DPC Fraksi Golkar HM Kelan Spd menentang keras para Anggota Dewannya yang sudah meloloskan anggaran senilai Rp 1,4 milyar hanya untuk membeli Motor yang sangat dianggap pemborosan dengan Kondisi daerah Loteng saat ini masih dililit Hutang karena perbaikan Infrastruktur. “Dengan demikian, maka pengadaan Motor Dinas empat Puluh Anggota Dewan saat ini dinilai hanya terkesan menghabur-hamburkan APBPD (Anggarapn Pendapatan Belanja Daerah). Kalau masih ada hutang daerah Sama halnya itu hanya menghamburkan APBD saja,” kata LSM Garap NTB Samsul Hamdani Sabtu sore (26/12). Padahal, lanjut Samsul, disejumlah daerah di pulau Lombok, saat ini gencar anjuran penghematan anggaran. Penghematan angaran tersebut berdasarkan himbauan yang dikeluarkan oleh tokoh Pilitik dan masyarakat. ”Lombok Timur dan Lombok Barat saja sudah Baik Ekonominya, Disuruh menghemat anggaran, malah kita menganggarkan pengadaan motor dinas baru. Loteng ini kan Lucu jadinya. “ ujarnya. Menurut Samsul, pengadaan motor dinas dewan tersebut dinilai hanya menambah beban terhadap masyarakat. ”Lebih baik, itu digagalkan saja. Dan anggarannya disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan. Seperti penguatan modal bagi pengusaha kecil dan menengah dan Kredit Untuk Rakyat (Kur) , Sehingga penataan ekonomi kedepannya bisa jalan,” terangnya. Hal senada juga dikatakan oleh Ketua  Laskar NTB melalui sekertarisnya Iwan Wijaya. Bahkan, pihaknya berharap, agar pemerintah Prov NTB mengkaji ulang tentang rencana pengadaan Empat Puluh (40) motor dinas dewan tersebut. ”Ya kalau anggaran pengadaan motor  itu sudah paten dan tidak bisa bisa dialihkan pada yang lain, lebih baik ditunda saja pengadaannya. Kalau seperti itu kan terkesan dipaksakan,” ungkapnya. Apalagi lanjut Iwan Wijaya, kenerja wakil rakyat yang berada di gedung DPRD Loteng masih perlu dipertanyakan keseriusannya. Sebab, sejak mulai dilantik hingga saat ini masih belum nampak kontibusi yang diberikan pada masyarakat. ”Nah itu juga patut dipertimbangkan. Karena, selama ini nampaknya sejumlah anggota Dewan selalu santai,” ungkapnya. Berdasarkan informasi dari ketua DPRD H Achmad Fuadi FT SE pemerintah daerah saat ini telah menganggarkan pengadaan motor bagi 40 anggota DPRD itu sebesar Rp 1,4 miliar. Anggaran terebut diambilkan dari dana APBD (Angaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun 2015. Kendati demikian Kata Ketua Pimpinan dewan, pihaknya mengaku tidak mempunyai kewenangan untuk menghalangi pemkab untuk menariknya kembali. ”Persolan itu bukan smpai disini kan masih evaluasi dari Gubernur NTB Tgh Muhammmad Zainul Majdi MA,” singkatnya seraya meminta persoalan ini tidak usah dibesar besarkan. |003

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah