Published On: Fri, Oct 2nd, 2015

Pemdes Dilarang Lakukan Pungutan

dibaca 581 kali
Share This
Tags

desRADIO LOMBOK FM – Dengan berlakunya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa (Pemdes) dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang di tetapkan dalam Peraturan Desa.

Hal tersebut dikemukakan Bagian Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Oktopianus didepan 33 kepala desa se Kabupaten Lombok Utara yang mengikuti bimbingan teknis di hotel Travelles Jakarta.

Kepala Desa Karang Bajo, Kertamalip, ketika dihubungi via hp [01/10/2015] mengatakan, dalam pengelolaan keuangan desa yang menurut Oktipianus, kepala desa adalah pemegang kekuasaan dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa.

Sementara pendapatan desa dalam Perdes APBDes terdiri dari Pendapatan Asli Desa PAD), dana desa dari Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Bagian dari hasil Pajak daerah dan retrebusi Daerah Kabupaten/Kota serta Alokasi Dana Desa (ADD) serta dana perimbangan.

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, kepala desa diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, yang terdiri dari pendapatan dan belanja serta pembiayaan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD)yang harus di imformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang ada di desa. 004| 029|

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah