Published On: Wed, Sep 23rd, 2015

Pemda sampaikan Pendapatnya Tentang 2 Ranperda Inisiatif Dewan

dibaca 486 kali
Share This
Tags

poto1RADIO LOMBOK FM – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah pada Selasa (22/9/2015), menyampaikan pendapatnya terhadap penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, terkait dengan usulan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang produk hukum dan pengelolaan sampah.

Pendapat Pemda mengenai 2 Ranperda Inisiatif dewan tersebut, disampaikan dalam Sidang Paripurna yang digelar di Aula Rapat Utama kantor DPRD setempat, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ahmad Ziadi,S.Ip yang dihadiri juga oleh Ketua DPRD,H.Ahmad Fuaddi FT.SE dan unsur pimpinan lainya, berserta sekitar 70 persen anggota dewan. Sejumlah pejabat dan SKPD serta anggota Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopinda) juga tampak hadir dalam sidang tersebut.

Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah.Drs.HL.Normal Suzana pada sidang tersebut, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap pimpinan DPRD yang telah berinsiatif membuat ranperda tentang pengelolaan sampah dan produk hukum tersebut. “Terutama kepada komisi III yang membidangi soal ranperda sampah ini. Begitu juga dengan Badan Legeslasi yang mau membahas ranperda itu nantinya,”katanya.

Dengan lahirnya perda tersebut nanti lanjut Wabup, akan sangat membantu tugas-tugas pemerintah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan segala tugasnya. Perda tersebut akan dijadikan sebagai pedoman agar setiap program bisa menguntungkan masyarakat khsususnya terkait dengan pengelolaan sampah.”Karena sekarang saja, sampah ini menjadi masalah yang sangat serius dan harus ditangani dengan professional,”jelasnya.

Begitu juga dengan ranperda produk hukum yang pada kesempatan yang sama juga akan segera dibahas oleh dewan. Ranperda produk hkum itu, diharapkan bisa melahirkan produk-produk hukum yang bermamfaat untuk masyarakat.”Dengan adanya ranperda ini, diharapakan melahirkan produk hukum yang akuntabel dan ispiratif sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat,”imbuhnya.

Dalam proses pembahasan kedua ranperda itu lanjut Wabup, pihak pemda melalaui SKPD terkait akan menyertai dewan dan membantu dalam proses pembahasan sehingga bisa melahirkan perda yang benar-benar konfrehensif.”Sejumlah catatan sebagai bahan diskusi pada proses pembahasan ranperda itu akan disampaikan oleh pihak SKPD terkait. Semoga saja ranperda ini bisa dibahas lebih lanjut,”harap Wabup.|001|0132

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah