Published On: Mon, Jul 6th, 2015

Pemda Sampaikan Jawaban Pandangan Umum Fraksi Terkait 3 Ranperda

dibaca 518 kali
Share This
Tags
dewanRADIO LOMBOK FM – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah,menyampaikan jawaban atas padangan umum fraksi di DPRD terkait dengan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan KUA PPAS Perubahan tahun 2015. Jawaban itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Drs.HL.Normal Suzana, pada Sidang Paripurna DPRD setempat pada Senin (6/7) 2015 di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD setempat.

Pada APBD Perubahan tahun ini ungkap Wabup, banyak yang diakomodir seperti ADD, Alokasi Dana Khusus, DBHCHT, hibah dana Pemilihan Kepala Daerah dan yang lainya. Dari gambaran umum realisasi APBD, maka struktur perubahan APBD saat ini dalam keadaan berimbang.”Terkait dengan KUA PPAS Perubahan, dapat kami sampaikan bahwa struktur APBD Perubahan kita dalam keadaan berimbang,”katanya.

Pada kesempatan tersebut, Wabup juga menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi yang menanyakan sejumlah item dari 3 ranperda yang diajukan. Salah satunya soal Ranperda mengenai Retribusi tertentu terhadap perizianan khsususnya memperkerjakan orang asing.”Dari catatan Disnakertrans, jumlah pekerja asing kita sebanyak 16 orang. Namun sejalan dengan perda ini nanti, data itupun akan diperbaharui,”jelasnya.

Adanya pekerja asing, diharapkan akan bisa alih teknologi kepada pekerja asal daerah sendiri. Dengan demikian SDM yang ada di Lombok Tengah, nantinya bisa bersaing dengan para pekerja asing tersebut.

Terkait dengan Ranperda Penyertaan Modal Daerah terhadap sejumlah Perusahaan Daerah (Prusda) yang juga dintanyakan oleh sejumlah fraksi, Wabup menyampaikan kalau penyetoran Dividen telah sesuai dengan perundang-undangan yang ada.”Untuk hal pengawasan pada PDAM, telah dibentuk pengawas intern dan pengawasan ekternal telah dilakukan oleh BPK dan Akuntan Publik,”terangnya.

Soal PAD yang didapat dari PDAM, wabup menjelaskan kalau PDAM saat ini belum diwajibkan untuk bisa berkonstribusi terhadap PAD. Karena jumlah Sasaran Rumah (SR) yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat yakni berjumlah 70 persen dari jumlah penduduk belum terpenuhi.”Saat ini pelanggan PDAM baru mencapai 27,26 persen dari jumlah penduduk Lombok Tengah,”ungkapnya.

Sementara itu, terkait dengan Perusda PT.Lombok Tengah Bersatu, Wabup menyampaikan, kalau perusahaan itu belum satu tahun buku dalam menjalankan usahahnya. Sehingga perkembangan belum terjadi, namun kegiatan yang dimiliki sudah ada yakni memproduksi Batu Bata Ringan.”Tetapi bila diperlukan, kami bisa menghadirkan Direktur Utama perusahaan ini untuk menyampaikanya secara detail kepada bapak anggota dewan,”tandas Wabup.|001|

 

 

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah