RADIO LOMBOK FM, Mataram-Dampak gempa di NTB yang meluluhlantahkan berbagai sarana dan prasarana vital di NTB tidak hanya perumahan penduduk, tapi juga sarana lainnnya seperti pasilitas perkantoran dan pasilitas kesehatan menjadi perhatian Pemprov NTB dalam melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi pemulihan terdampak gempa.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Ridwan Syah menjelaskan, untuk mempercepat proses pemulihan pascagempa, Pemprov NTB tidak hanya fokus pada pembangunan hunian tetap untuk para korban. Namun Pemprov juga memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak termsuk fasilitas kesehatan.

Kepala Bappeda NTB Ridwansyah di Mataram, Kamis (29/11) menyatakan, sumber anggaran perbaikan ada yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran lainnya juga bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2019. Nilainya mencapai Rp 251 miliar. Dari APBD-Perubahan 2018 senilai Rp 86 miliar. “Kantor rusak, gedung-gedungnya juga demikian semuanya akan diperbaiki dan dituntaskan,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kominfo NTB ini menambahkan, secara keseluruhan total kerugian untuk fasilitas kesehatan yang rusak akibat gempa mencapai Rp 2 triliun. Namun ia bersyukur jika biaya perbaikan semuanya telah ditanggung dan dianggarkan pemerintah pusat melalui Kemenkes RI. Sehingga tidak ada yang membebani APBD.

Ridwansyah mencontohkan untuk perbaikan Rumah Sakit Uumum Propvinsi NTB dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma NTB merupakan kewenangan provinsi, namun untuk biaya perbaikannya berasal dari pemerintah pusat.

Ridwansyah berharap agar perbaikan fasilitas kesehatan yang rusak, yang tidak ditangani oleh pusat tidak dikenakan rasionalisasi atau dengan berbagai alasan lainnya agar seluruhnya bias tuntas tahun 2019 ini. (07/ 049)