Published On: Fri, Jul 17th, 2015

Oknum Pejabat BKD Lombok Tengah, Diduga Peras Honorer K2 Dengan Dalih Untuk THR dan NIP Segera Keluar

dibaca 2,576 kali
Share This
Tags

OMBUSMANRADIO LOMBOK FM – Oknum pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lombok Tengah diduga melakukan pemerasan terhadap ratusan honorer kategori 2 (K2) tahun 2013-2014. Dengan alasan tidak punya SPPD dan untuk Tunjangan Hari Raya (THR), sang oknum dengan berbagai cara menekan para honorer untuk menyerahkan uang masing-masing Rp.1 Juta, agar Nomor Induk Pegawai (NIP) honorer tersebut segera keluar.Dugaan pemerasan itu, terungkap setelah Ombusdman RI Perwakilan NTB beberapa minggu terakhir melakukan investigasi di Lombok Tengah.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim pada jumpa pers yang digelar Selasa (14/7/2015) di Praya mengungkapkan, investigasi itu diawali dengan menanyai sejumlah orang dan juga para honorer berulang kali agar mendapatkan informasi yang valid.”Kita mewawancarai orang disini beberapa kali, lalu mengumpulkan data-data dan berbagai macam bukti,”katanya.

Lebih jauh Adhar Hakim, sejumlah bukti yang merupakan fakta peristiwa yang saat ini berhasil dikumpulkan oleh Ombudsman yakni berupa data mengenai nama-nama honorer K2 yang saat ini sudah jelas-jelas keluar NIP-nya. Data itu diperoleh dari BKD Regional Bali, BKD NTB dan BKD Lombok Tengah.”Dari 763 formasi yang ada sebanyak 680 orang honorer sudah memiliki NIP. Sebanyak 31 orang masih dalam proses server BKN, perbaikan nama dan perbaikan NIP. Sementara 11 orang belum memperoleh NIP karena namanya salah dan sayaratnya tidak lengkap. Kemudian 33 orang honorer umurnya diragukan, masih menjabat kades dan lainya serta ada yang meninggal dunia,”paparnya.

Adapun daftar nama honorer yang sudah memiliki NIP tersebut lanjut Adhar Hakim, tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Bupati yang saat ini prosesnya sangat lemah dan lambat. Hal inilah yang kemudian dimainkan oleh sang oknum pejabat di BKD Lombok Tengah tersebut. Dengan modus memperjuangan NIP para honorer yang sesungguhnya sudah keluar, si oknum dengan berbagai daya upaya dan dalih menekan para honorer mengeluarkan uang.”Modus si oknum itu seolah-olah NIP para honorer ini belum keluar dan akan diperjuangkan agar segera keluar lalu minta uang untuk biaya perjalan dinas dan THR dan laian-lain,”tukasnya.

Strategi yang digunakan sang oknum menjalankan aksi jahatnya tandas Adhar Hakim, yakni dengan membagi para honorer K2 tersebut menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok dikoordinir oleh seorang honorer yang bertugas menghubungkan si oknum dengan honorer lain. Dengan berat hati dan merasa tertekan, honorer yang ditunjuk menjadi koordinator masing-masing kelompok menyampaikan permintaan uang itu ke si oknum pejabat BKD Lombok Tengah.”Perlu kawan-kawan samakan persepsi. Kawan kita honorer yang dijadikan koordinator ini dalam kondisi lemah sama dengan kawan-kawan honorer lainya yang juga sangat tertekan. Bisa kawan-kawan bayangkan, bagaimana rasanya hal yang diperjuangkan puluhan tahun dan tinggal selangkah lagi berhasil dengan hanya ngeluarin satu juta rupiah. Walau ini angka yang besar tetapi pasti kita berani utang untuk mengeluarkanya,”terangnya.

Melemgkapi investigasinya jelas Adhar Hakim, pihaknya merekam berbagai pembicaraan dan menggunakan kamera tersembunyi, merekam semua peristiwa proses penyerahan uang dari para korban ke si oknum pejabat. Penyerahan uang yang berhasil direkam, dilakukan dua tahap. Pertama sebuah peristiwa penyerahan uang disebuah lesehan di Praya, lalu berpindah ke Bendungan Batujai hingga ke rumah si oknum.”Jadi bukti berupa rekaman video penyerahan uang di Bendungan Batujai dari para korban teman-teman honorer yang saat ini kita perjuangkan nasibnya telah kita miliki.”tuturnya.

Yang perlu ditegaskan, apa yang terjadi terhadap para korban tersebut adalah tindak pidana pemerasan dan penipuan. Karena sesungguhnya bukan rekan-rekan honorer K2 ini yang meminta dan menghiba ke si oknum. Namun si oknum itulah yang dengan berbagai cara menekan para korban agar segera memberikan uang kepadanya, dengan iming-iming agar NIP-Nya segara keluar.”Faktanya sekali lagi NIP para korban sesungguhnya sudah ada namun dibuat seolah-olah beluam keluar dan akan diperjuangakan oleh si oknum. Penyerahan uang terakhir, terjadi pada sore hari Senin tanggal 12 juli 2015,”ungkap Kepala Ombudsman RI perwakilan NTB yang pernah menjadi wartawan ini.|001|0028

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah