Published On: Tue, May 2nd, 2017

Muhir: Banyak Kades Tidak Paham Arti Pungli

dibaca 199 kali
Share This
Tags

d3RADIO LOMBOK FM, Lombok Timur – Pungutan Liar [Pungli] yang marak santer terdengar saat ini cukup menjadi momok menakutkan bagi Kepala Desa [Kades] hususnya, pasalnya sebulan ini tim saber Pungli Polres Lombok Timur [Lotim] sudah mengamankan tiga Kades yang diduga berkasus masalah Pungli.

Disisi lain pembelaan terhadap ketiga Kades yang sudah diamankan oleh tim saber Pungli menilai bahwa kinerja tim saber pungli itu keliru, dalam arti tidak semerta – merta ketika mendapat informasi bahwa ada seorang Kades melakukan Pungli kemudian langsung disergap. Faktanya Kades itu sendiri tidak paham batasan mana yang dinamakan Pungli, ungkap Kepala Forum Kades [FKD] Lotim Lalu Muhir, Sabtu [29/04].

Menurutnya hal itu sangat aneh, dikarenakan tidak ada sosialisasi atau koordinasi yang dilakukan oleh Pemda dan Saber Pungli ke para Kades, sehingga dengan ketidak pahaman mereka tentang batasan Pungli tersebut maka akan menjadi sebuah jebakan bagi para Kades sendiri. Dengan kondisi begitu Muhir meminta agar para Kades berhati-hati tentang kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan, sebab nanti takutnya sedikit-dikit pungli dan digelandang oleh Polisi.

‘’Yang kasihan para Kades kan, padahal niat mereka bagus melayani masyarakat, tapi kalau semuanya dikatakan Pungli, jangan-jangan Kades nanti takut untuk bekerja, dikarenakan batasan Pungli itu mereka tidak tau’’, paparnya.

Lanjut dijelaskannya, Desa saat ini merupakan pusat perhatian bagi semua element di Indonesia, sebab selain anggarannya yang besar, karena adanya UU nomor 16 tahun 2014 yang mengatur tentang kewenangan Kades namun tidak diberikan wewenang, artinya hal itu merupakan sebuah pembatasan wewenang terhadap Kades. Dengan begitu kembali Muhir menghimbau ke semua Kades agar segala kebijakan harus memiliki payung hukum yang melindungi, kalau tidak ada payung hukum jangan sekali-sekali mengeluarkan kebijakan dalam bentuk apapun.

‘’Kalau tidak ada payung hukum kita jangan sekali-kali mengeluarkan kebijakan, supaya tidak bermasalah dibelakang harinya’’imbuhnya.

Kemudian mengenai beberapa Kades yang sudah ditahan Muhir mengatakan akan tetap memberikan pembelaan, perlindungan hukum dan lain sebagainya.

‘’Kita akan tetap bela teman-teman kita, seperti kemarin Kades Belanting saat ini sudah dikelaurkan setelah kita melakukan koordinasi dengan pihak polisi’’, ungkapnya.

Ditempat terpisah ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia [Apdesi] NTB Ummar Ubaid mengatakan,”tim saber pungli seharusnya mempertanyakan dulu kepada oknum Kades itu apakah uang tersebut merupakan besaran dari biaya prona atau alas hak, sebab kalau memang prona memiliki besaran nominal maka hal itu tentu salah, akan tetapi kalau itu untuk alas hak maka boleh itupun ada konteksnya apakah keterangan yang diuruskan tersebut memiliki konsekuensi, tapi ditariknya dari masyarkat tidak seberapa hanya Rp.100 Ribu sampai Rp.150 Ribu”, jelas Ummar.|002|001|.

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah