Published On: Sat, Jan 10th, 2015

Motdin Jenis  Kawasaki KLX Bagi 40 DPRD Tergolong Mewah

dibaca 1,494 kali
Share This
Tags

dprdnaiktrail RADIO LOMBOK FM – PRAYA | Anggota Dewan perwakilan daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah yang akan memperoleh motor dinas (Motdin) baru dengan jenis Kawasaki KLX 150 2011, anggarannya sekitar Rp 1,2 milyar yang disoroti media mendapat berbagai tanggapan dari kalangan LSM dan masyarakat Loteng. Lalu Teguh Ananta mengatakan, sikap eksekutif dalam hal ini sekertariat Dareah (Sekwan) yang akan memberikan motor dinas (motdin) tergolong mewah kepada para 40 Anggota DPRD Loteng, sama saja menimbulkan kesenjangan sosial antara pejabat yang langsung berhubungan dengan masaryakat. Pasalnya menurut Lalu Teguh, seperti di Kabupaten Lombok Tengah masih banyak warga yang tingkat ekonominya masih dibawah rata-rata, melihat motor tua saja sudah merupakan barang mewah tiba-tiba dihadapkan dengan motor Treal DPRD jenis Kawasaki KLX, sama saja eksekutif menyulap sosok Anggota DPRD tersebut menjadi seorang kaya raya yang memiliki nilai beda dengan warga masyarakat. Dengan situasi ini kata Lalu Teguh, bukan malah memudahkan pelayanan tapi sebaliknya sosok Dewan akan menjadi sosok yang disegani, sebaliknya Dewan yang mengenderai motor Dinas mewah cenderung akan lupa dengan statusnya sebagai pelayan masyarakat atau Dewan, kemungkinan akan menegakkan wibawa dan merasa lebih super dari warga masyarakat sehingga lupa akan pelayanan. Senada dengan Hanapi dan Samsul warga Pringgarata dan Kawo, ia mengatakan, dianggarkannya motor mewah kepada para Dewan di Kabupaten Lombok Tengah sepertinya pemborosan anggaran serta tidak pro rakyat kecil yang masih membutuhkan Bantuan. Sementara LSM Garap Samsul Hamdani menyatakan, anggaran yang diperuntukkan dalam pengadaan motor dinas DPRD tersebut tergolong mahal, disamping itu dengan dana Reses, gaji  serta tunjangan dan Pasilitas yang selama ini diberikan oleh Rakyat selama ini dinilai masih cukup, apalagi hanya untuk mereka ke konstetuannya. “ ini sudah Loteng adalah potret yang sangat Lucu dan kurang mendidik regenarasi,” Sindir Samsul Hamdani.  Berbagai tanggapan lainnya mengungkap para Dewan yang selama ini dianggap wakil Rakyat Yang bersih namun ada saja terdengar isu miring tentang sejumlah dewan. Apalagi  tidak jarang ditemui di Kantor DPRD dengan berbagai alasan, ada pertemuan dan lain sebagainya sehingga warga masyarakat tidak pernah protes biarpun para DPRD ini terlambat masuk kantor, pulang cepat dari kantor atau bahkan tidak masuk kantor sama sekali. Disamping itu menimbulkan tanda tanya, motor dinas 40 bagi anggota Dewan pada tahun 2015 ini akan dibeli untuk kenderaan operasional .” tentu sekarang pengadaan ini akan ditender dan mungkin saja proses tendernya juga ada kong kalikong antara Pihak konraktor dengan eksekutif dan legislative. “curiga Samsul. Beredar sinyalemen di masyarakat bahwa pengadaan motor dinas ini Nanti akan rentan dengan tindak pidana korupsi. Dealer motor yang menjadi rekanan panitia pengadaan motor Dinas ini disinyalir merupakan perusahaan diluar Kabupaten Lombok Tengah. Diduga keras ada tindak pidana gratifikasi antara dealer penyedia mobil dinas ini dengan pihak panitia pengadaan serta para anggota DPRD. Dugaan ini timbul karena tidak jelasnya Akan lelang proyek pengadaan mobil dinas ini disosialisasikan ataupun diumum di media mana sehingga dikhawatirkan pelaksanaan lelang pengadaannya tidak sesuai aturan dan melanggar Keppres juga Perpres terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa.  Sekertaris Laskar NTB Iwan Wijaya dan Samsul Hamdani mengakui belum menemui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Motor Dinas 40 Dewan Pemkab Loteng ini, “hingga saat ini ada juga rekan dewan yang angkat bicara bahwa akan menolak pemberian Motor Dinas tersebut, tidak semua dewan sebanyak 40 orang itu akan menerima motor dinas jenis Kawasaki KLX tersebut. “ ujar Iwan Wijaya seraya tidak menyebut satu Persatu dewan itu. Dikatakan oleh Iwan dan Samsul serta Lalu Teguh, masalah harga dan merek beserta restusi pajak sudah ditentukan oleh Lembaga kebijakan Peraturan Pemerintah (LKPP) jika benar ada pengadaan Motor ini nanti. mereka menduga bisa saja proses pengadaannya merupakan penunjukan dengan menunjuk dealer yang ada di daerah NTB sebagai rekanan. Menurutnya, mereka ini sah-sah saja mengubah inventaris negara dengan mengganti onderdil motor seperti ban racing dan onardil lain sebagainya yang dikhawatirkan bisa menghilangkan identitas motor tersebut sebagai barang milik negara. Samsul, Iwan dan lalu Teguh menyebutkan, untuk merubah kondisi motor dinas tersebut mungkin saja semau Para Dewan yang memakainya bisa memakai anggaran di Dewan, karena ada anggaran di kantor Lembaga yang terhormat untuk anggaran pemeliharaan. “Yang lebih pelik lagi suku cadang motor ini juga sangat tergolong mahal dan ditempat Delernya saja bisa didapatkan. “ Tutup Lalu Teguh. |004012

 

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah