Published On: Wed, Sep 16th, 2020

Lombok Tengah Perlukan Pemimpin Yang Solutif

dibaca 109 kali
Share This
Tags

RADIO LOMBOK FM – PRAYA, Sejumlah pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) LOTENG mendatangi kantor DPRD Lombok Tengah, Senin (14/09/2020).

Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua Komisi 2, H.L.Kelan beserta segenap anggota dewan. Hadir dari pihak eksekutif hadir Kabid PBB-PHTB Badan Pendapatan Daerah, Lalu Jayaprana beserta staff.

Kehadiran pengurus Notaris/PPAT ini dalam rangka mengadukan terkait rumitnya dalam mengurus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB di Lombok Tengah. IPPAT mengeluhkan lamanya proses penetapan BPHTB.

Dan lamanya penentuan BPHTB ini mengakibatnya Notaris/PPAT kerap menjadi sasaran kemarahan masyarakat pengguna jasa mereka.

” Kami banyak mendapat keluhan dari anggota IPPAT tentang berbelit belitnya proses mengurus BPHTB, tidak hanya kami yang kesulitan tapi juga masyarakat yang terbebani,” kata ketua IPPAT Loteng, Zaenul Islam.

Berbelit belitnya proses mengurus BPHTB ini menurut Zaenul disebabkan adanya tim 8 yang melakukan verifikasi dalam mengurus BPHTB. Yang mana 8 orang pejabat Bapenda Loteng ini harus bersepakat dalam menilai besaran BPHTB baru kemudian bisa diterbitkan ketetapan pajak sehingga memakan waktu hingga berhari hari bahkan sampai ber bulan lamanya.

” tim 8 ini harus segera dibubarkan karena di daerah lain tidak ada. selain itu tidak ada dasar hukumnya pembentukan tim 8 BPHTB ini,” ungkap Mayuki salah satu anggota dewan yang hadir.

Senada dengan ini, Saharjo selaku penggurus Notaris/PPAT Lombok Tengah meminta agar keluhan dan tuntutannya segera direalisasikan. Karena hearing seperti ini sudah kesekian kalinya dalam membahas persoalan rumitnya BPHTB ini, karena sebelumnya sudah beberapa kali Notaris/PPAT bertemu dengan pemerintah daerah guna membahas persoalan ini.

”mari kita bersama berfikir bagaimana meningkatkan pendapatan daerah Lombok Tengah tanpa harus memberatkan masyarakat dan kami minta ada berita acara pertemuan hari ini, agar cepat ada solusi dari permasalahan ini” ungkap Saharjo.

Sementara itu Kabid PBB-BPHTB, Lalu Jayaprana menyatakan pembentukan tim 8 itu murni kebijakan dari kepala Bapenda yang terdiri dari semua unsur di Bapenda.

”Tim 8 ini melakukan verifikasi lapangan langsung karena kadang oleh anggota tim perlu memastikan harga di lokasi yang diajukan oleh PPAT ,” katanya.

Selain itu lamanya proses penerbitan BPHTB tidak lepas dari banyaknya dokumen yang harus dikerjakan. Setidaknya ada 70 berkas yang masih menumpuk.

” Ini murni kebijakan Kepala Bapenda, tentu kami akan berkoordinasi lagi,” katanya.

Sementara itu ketua Komisi II, Lalu Kelan menyatakan memberikan pilihan kepada Bapenda Loteng setelah menyerap keluhan dari Notaris/PPAT hari ini.

” Pertama tim 8 itu bisa dikurangi menjadi 3, atau tetap 8 tapi waktu verifikasi bisa dipersingkat menjadi 3 hari saja,” katanya.

Pertemuan Notaris/PPAT dan Bapenda akan kembali digelar pada Rabu 16 Seotember 2020 yang difasilitasi oleh Komisi II DPRD Lombok Tengah guna menyepakati keputusan bersama berkaitan tentang BPHTB ini.

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah