Published On: Tue, Oct 6th, 2015

Lembaga Pendidikan Non Formal Hearing Ke Dewan

dibaca 1,051 kali
Share This
Tags

rapatRADIO LOMBOK FM – Puluhan pengelola lembaga pendidikan non formal pada Senin (5/10/2015) melakukan hearing ke DPRD Lombok Tengah. Mereka meminta agar diberikan perhatian oleh Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap lembaga yang mereka kelola.

Adapun lembaga yang hadir pada hearing itu antara laian, Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM), Himpunan Pengelola Kursus Indonesia (HIPKI) dan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) yang masing-masing diwakili 5 orang perwakilan.

Ketua HIPKI Lombok Tengah, Lalu Karyadi,S.Com pada kesempatan tersebut menyampaikan, dilatar belakangi oleh begitu besarnya peran lembaga pendidikan non formal dalam membangun daerah, membuat penggelola merasa perlu mengetuk hati pihak terkait menyampaikan aspirasi dengan tjujuan memajukan lembaga non formal tersebut.”Karena jelas hal itu sudah masuk dalam amanat undang-undang bahwa hak lembaga pendidikan non formal sama dengan lembaga pendidikan formal,”katanya.

Pemerintah lanjut Lalu Karyadi, bisa memfasilitasi dan mendukung lembaga pendidikan non formal tersebut dalam bentuk program dan juga dukungan anggaran. Bagaimana agar lembaga kursus yang ada saat ini lebih meningkatkan lagi kafasitasnya.”Kami kan punya guru dan tenaga pendidik yang perlu untuk ditingkatkan kafasitasnya. Jangan seperti ada selentingan yang berpendapat buat apa melatih guru lembaga kursus, mereka sudah hebat buktinya mampu buat kursus,”ungkapnya.

Diharapkan pada APBD tahun 2016 mendatang, pihak DPRD dan eksekutif melalui dinas dan istansi terkait bisa merealisasikan aspirasi para pengelola lembaga pemdidikan non formal tersebut.”Kalau tahun ini jelas sudah tidak bisa. Dan pintunya pada APBD tahun 2016 yang akan segera dibahas oleh DPRD. Kami ingin Bappeda, Dikpora bisa memperhatikan ini,”tandasnya.

Menjawab hal tersebut, anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah yang menemui lembaga pemndidikan non formal tersebut menyampaikan kesamaan persepsi dengan para pengurus lembaga pendidikan non formal tersebut. “Kami juga punya pendpat yang sama dan akmi akui porsi anggaran untuk kawan-kawan itu saat ini sangat minim. Untuk itu kami akan perjuangakan ini,”tukasnya.

Hal tersebut nantinya akan ditindak lanjuti dewan, dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Bahkan program dan anggaran untuk lembaga pendidikan non formal itu nantinya kan menjadi salah satu prioritas.”Ini memang sesuai dengan amanat undang-undang. Untuk yang ada didesa akan kita dorong dianggarkan oleh pemerintah desa karena anggaranya juga cukup besar disana,”pungkasnya..|001|019|

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah