Published On: Tue, Dec 30th, 2014

Laskar NTB : Kita Mendukung Langkah Pemda Melakukan Penutupan Penelitian Penambangan Uranium di Are Guling 

dibaca 963 kali
Share This
Tags

 

LOMBOK FM – Penambangan Uji Coba material Uranium digunung Are Guling (Lokasi Tambang Uranium Red) yang berada di Kecamatan Pujut diminta harus segera melaporkan para pelaku agar diproses secara huum. Langkah ini dilakukan agar para pelaku ada efek jera dalam melakukan aktivitas penambangan Liar. Selanjutnya kegiatan ini harus dihentikan. Pasalnya para penambang itu melakukan perusakan alam dan harus disanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Ketua Laskar NTB melalui Sekertarisnya Iwan Wijaya menyebutkan penambangan uji coba material Uranium di wilayah Kecamatan Pujut itu sudah masuk dalam perbuatan kriminal. Menurutnya, para pelaku dengan sengaja melakukan penambangan dan membuat kerusakan. Pihak Pemda Lombok Tengah dalam Hal ini Dinas KP2T terkait harus melakukan pelaporan kepada para pelaku.“Ini sudah jelas melanggar hukum dan para pelaku harusnya segera ditindak, itu sesuai dengan UU nomor 109 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (PPLH),” ucapnya kepada  Koran ini selasa (22/12) kemarin. Dia menyebutkan dalam UU tersebut sudah dijelaskan dengan rinci siapapun yang melakukan kegiatan usaha harus memperhatikan lingkungan atau Pelanggaran ijin dan Jika tidak memilki izin usaha, dan membuat kerusakan para pelaku dapat dipenjara maksimal tiga tahun serta denda maksimal Rp3 miliar. Dengan dasar tersebut, pihaknya meminta agar pihak kepolisian dan pemda Loteng segera melakukan tindakan kepada para pelaku tambang tersebut. Menurutnya, jika tidak segera ditindak para pelaku ini, kegiatan pertambangan dengan dalih ekportasi itu diduga akan semakin merusak ekosistem di Wilayah Tersebut.” Kita mendukung pemda sudah malakukan langkah penutupan artinya pemda kita minta memberikan pelajaran kepada pihak pihak yang melakukan penambangan  yang melanggar UU itu.” Jelasnya. Selain itu pihaknya juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga serius menindak tegas para pelaku penambangan liar dengan sistem denda administrasi. Jika mengacu pada Pasal 76 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH, bupati bisa menerapkan sistem denda kepada para penambang itu. Selain itu bupati juga kita mengucapkan apresiasi bisa menutup tambang-tambang liar yang kini makin meresahkan masyarakat dikab Lombok Tengah. “Dalam penelitian dilapangan, ini sangat tidak ramah lingkungan,” ujarnya. |003

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah