Published On: Mon, Oct 19th, 2015

KJPA Desak DPRD KLU Bentuk Pansus Pengadaan Buku dan Alat Praga Sekolah

dibaca 508 kali
Share This
Tags

HEARINGLOMBOK UTARA, lombokfm.com – Konsorsium Jaringan Peduli Anggaran (KJPA)  mendesak DPRD Kabupaten Lombok Utara untuk membentuk pansus untuk menelusuri sisa tender pengadaan buku dan alat peraga sekolah kepada rekanan yang dilakukan Dikbudpora sebesar Rp. 5,3 miliar dari total Rp. 8,5 miliar pada tahun 2014 yang dana nya bersumber dari hibah Pemprov yang disisihkan dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau(DBCHT) sebesar Rp. 20 miliar.

Hal tersebut dikemukakan koordinator KJPA, Anton Sahertian kepada Lombok FM ketika dihubungi via ponsel Senin malam 19/10/15. Menurut Anton keputusan membayar hutang kepada rekanan sebesar Rp. 5,3 miliar tidak rasional sebab tender tak sesuai mekanisme dimana tender alat peraga tersebut dilakukan sebelum adanya anggaran hibah dari Pemprov masuk ke DPA dinas.

Selain itu kewajiban membayar seluruh pembelian alat peraga menjadi kewajiban Pemprov. Anton juga mempertanyakan sikap DPRD yang sebelumnya, sepakat membentuk pansus terkait pembelian alat peraga, namun belakangan justru DPRD sepakat meloloskan anggaran sebesar Rp. 5,3 miliar tersebut.

Anton menceritakan, pada bulan lalu, puhaknya sudah melakukan hearing ke dewan dan mereka sepakat untuk membentu pansus untuk menelusuri aliran dana sebesar Rp. 5,3 miliar yang digunakan Dikbudpora KLU untuk pengadaan alat praga sekolah dan pembelian buku. Bahkan pada saat itu dengan tegas JPA menolak, kalau dana tersebut dibebankan menjadi hutang pemerintah daerah.

Namun belakangan, kata Anton, diam-diam pihak DPRD KLU memasukkan dana tersebut menjadi hutang Pemda, dan kesepakatan membentuk pansus pun menjadi mentah, sehingga ketika dilakukan sidang paripurna penyampaian jawaban kepala daerah terhadap pertanyaan fraksi DPRD terkait penyertaan modal PDAM dikabupaten Lombok Utara, Kamis (15/10/15) lalu, sejumlah aktivis Konsorsium Jaringan Peduli Anggaran (KJPA) Lombok Utara, tiba- tiba melakukan interupsi didepan sidang, ruang sidang DPRD saat mengikuti sidang yang dibuka untuk umum itu.

Ketua DPRD, Drs. Ni Wayan Sri Pradianty, cukup kaget dengan interupsi secara tiba- tiba yang dilakukan JPA itu, ia pun langsung menjelaskan bagaimana mekanisme pembentukan Pansus di DPRD. Namun pihak KJPA terus mendesak sehingga sempat terjadi debat.

Setelah melalui perdebatan yang menyita sidang paripurna, pimpinan DPRD akhirnya menyediakan waktu untuk membahas aspirasi yang di bawa KJPA setelah sidang paripurna dan penandatangan MoU KUA PPAS APBD 2015 antara DPRD dan Pemda selesai dilakukan.

Usai sidang ditutup, DPRD akhirnya memberikan ruang untuk berdiskusi dengan para aktivis tersebut. Penjabat bupati, H. Ashari bersama Sekda juga turut mengikuti jalannya disksi dengan KJPA dan DPRD.  Diskusi itu berakhir setelah pimpinan DPRD sepakat untuk merekomendasi pembentukan Pansus alat peraga dan hutang Pemda yang dibebankan pada APBD KLU. |004|090|

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah