Published On: Wed, Aug 12th, 2015

Tuduhan PNS Melakukan Tindak Tak Terpuji Harus Disertai Bukti

dibaca 502 kali
Share This
Tags

bar

RADIO LOMBOK FM – Dugaan keterlibatan salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah, harus disertai dengan bukti-bukti keterlibatanya. Dengan demikian Pemda bisa melalukan tindakan atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh oknum PNS tersebut. Demikian disampaikan Kabag Hukum Setda Lombok Tengah, H.Muttawali,SH pada Rabu (12/8/2015) menanggapi adanya salah seorang PNS yang diduga terlibat dalam kasus dugaan penyuapan oleh salah seorang pasangan Bakal Calon (Balon) Bupati.

Adapun hal itu antara lain lanjut Kabag Hukum, yakni alat bukti keterlibatan oknum PNS tersebut berupa kwitansi dan berita acara penerimaan dan yang lainya. Berita acara itu dibuat oleh tim Pembina yang telah ada dan berasal dari berbagai unsure.”Sudah ada tim pembinan yang harus menindak lanjuti masalah-masalah seperti ini. Tim itu ada dari BKD , Inspektorat dan lainya,”jelasnya.

Ancaman hukuman yang diberlakukan kepada oknum PNS yang telah terbukti melakukan seperti yang dituduhkan akan diberlakukan sensuai dengan aturan yang berlaku yang disertai dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan.”Berbagai analisa harus dilakukan dengan melihat fakta-fakta yang ada. Hal itu menentukan berat atau ringanya sanksi yang diberikan,”imbuhnya.

Tim Pembina yang dimaksud tadi lanjut Kabag Hukum, mestinya sudah bertindak bila kasus tersebut sudah mencuat ke publik dan tidak perlu menunggu perintah siapapun. Karena tim tersebut dibentuk dengan tugas yang sudah jelas termasuk bila ada kasus seperti yang saat ini sedang mencuat.”Bila sudah ada laporan atau pemeberitaan yang sudah terkait dengan tugasnya maka dengan sendirinya tim ini sudah harus bergerak,”Tandasnya.

Untuk diketahui, pasangan Balon Bupati dan Wakil Bupati, Kurniawan-Mahdan atau yang dikenal dengan nama paket Kurma, mengungkap bahwa pihaknya telah mengeluarkan uang sebesar Rp.126 juta untuk memuluskan pencalonanya. Dengan rincian, Rp.25 juta untuk 5 anggota komisioner KPU, Rp.18 juta untuk 36 anggota PPS yang melakukan verifikasi tahap awal, Rp.15 juta untuk 3 komisioner Panwaslu dan Rp.18 juta untuk 36 PL di 136 desa/kelurahan dan alokasi lainya. Yang menerima dana itu yakni tim sukses pasangan tersebut atas nama H.Safwan. Namun dalam kwitansi penerimaan dana Rp.126 juta itu, juga tertera nama Ketua KPU Ary Wahyudi dan Sekretaris Panwaslu Lombok Tengah Saharudin yang juga seorang PNS di Lombok Tengah. |001|0061

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah