Published On: Thu, Aug 25th, 2016

Kepatuhan Badan Publik Di Lobar Meningkat

dibaca 366 kali
Share This
Tags

Kadishubkominfo Lobar, H. Akhmad Saichu (kiri)RADIO LOMBOK FM, Lombok Barat-Hasil evaluasi Komisi Informasi (KI) NTB terhadap kepatuhan badan publik di Lombok Barat (Lobar) terbilang meningkat. Pasalnya hasil perankingan dari kabupaten/kota di NTB Lobar berada pada posisi III. Namun mengacu hasil penilaian tahun lalu jauh lebih bagus, sebab posisi Lobar berada pada peringkat I. Tingkat kepatuhan badan publik di Lobar merosot dua peringkat dibandingkan sebelumnya. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Lombok Barat Ahmad Saikhu kepada Radio Lombok FM, Kmais (28/8) di Gerung

Ia menjelaskan, kepatuhan badan publik di Lobar yang dinilai KI peringkat II, sebelumnya pada tahun 2014-2015 pernah juara I tapi, tahun ini sedikit merosot. Kepatuhan badan publik merupakan komitmen terkait percepatan implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sesuai komitmen daerah, seluruh badan publik wajib menyiapkan infrastruktur, kelembagaan dan anggaran demi kelancaran pelayanan informasi publik di badan publik.

Sesuai hasil penilaian KI NTB, Lobar  memperoleh skor 92,00 kalah dengan Kota Mataram di posisi II dengan skor 92,6 dan Kabupaten Bima di posisi I dengan skor 97.

Ia mengatakan, posisi Lobar memang melorot, sebab perkembangan waktu daerah lain terus berbenah. Namun pihaknya terus meningkatkan berbagai hal terkait informasi publik. Pihaknya mengaku, kerap kali menerima studi banding dari daerah lain yang mau belajar penerapan informasi publik di Lobar. Bahkan ia mengklaim, daerah yang studi banding hingga 4-5 kali. Menurutnya, di Lobar dibentuk PPID sejak tahun 2013 lalu. Dari sisi regulasi semua sudah dipenuhi.

Selain itu, pihaknya telah membentuk unit di sekolah dan puskesmas. Ke depan pihaknya akan membentuk PPID di semua desa. Sebab sejauh ini, masyarakat lebih banyak meminta informasi melalui website. Tahun lalu terdapat ribuan masyarakat yang meminta informasi melalui web.

“Di Sekretariat PPID di Kantor Dishub sudah disiapkan desk informasi tapi masyakarat lebih banyak minta informasi melalui web,” jelasnya.

Apalagi lanjutnya, pengelolaan dana desa harus terbuka. Untuk membantu desa mengelola secara transparan, maka diperlukan informasi melalui web yang bisa diakses masyarakat. Namun kendala dihadapi membuat PPID di desa yakni jaringan internet belum semua desa bisa terakses. (007/030)

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah