Published On: Fri, Nov 13th, 2015

Kemandirian PAD Provinsi dan Kabupaten/Kota Hanya 22 Persen

dibaca 807 kali
Share This
Tags

BPKP-bersama-KPKLOMBOK UTARA, lombokfm.com – Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tingkat kemandirian Provinsi dan Kabupaten/Kota  hanya 22 persen. Itu artinya kemampuan daerah masih mengandalkan dana dari Aanggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

Hal tersebut dikemukakan Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintahan Bidang  Perekonomian dan lainnya,  Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, M. Bahdin, kepada wartawan di aula kantor Bupati Lombok Utara, kemarin.

Hasil PAD ini, kata M. Bahdin perlu terus ditingkatkan dan kalau bisa 50 – 100 persen, sehingga bisa lebih leluasa meningkatkan pembangunan di daerah.

“Pengalaman saya, bagaiaman kita mampu mengoptimalisasi peningkatan PAD, apa yang bisa harus ditingkatkan, apakah dari pariwisata atau potensi lainnya dan ini harus diinventarisir”, kata M. Bahdin

Sedangkan masalah Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) menurut M. Bahdin pertama kali dibayar ke pemerintah pusat, dan yang dibayarkan ke pemerintah daerah hanya perpanjangan saja dan itu harus diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).

“Kesulitannya dalam membuat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) oleh perusahaan, karena tidak secara spesifik menyebutkan di satu tempat, dan biasa tempatnya dimana-mana, dan perusahaan lebih senang membayarnya di pusat, bukan menyebut daerah, dan ini yang sedang kita benahi, karena dulu semua aturan itu ke pusat dan itu menjadi keluhan daerah”, jelasnya.

Sementara Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi pada lembaga KPK, Asep Rahmat Suanda mengatakan, persoalan PAD dalam konsep ini tujuannya untuk mendorong agar meningkatkan hasil pendapatan daerah secara optimal. Dan itu bisa terlaksana kalau daerah itu mengerti dan faham terkait dengan potensi yang dmiliki daerah tersebut.

Di pihak lain, ada daerah yang memiliki kemampuan terbatas, sehingga tim dari BPKP menawarkan optimlisasi itu dengan timnya. Kalaupun itu masih kurang, maka peran media dan masyarakat untuk memberikan informasi kepada Pemda merupakan satu hal yang dangat bermamfaat.|004|023

      VOICE Direktur Pengawasan Lembaga dan Perekonomian Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, M. Bahdin,

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah