Published On: Wed, Aug 22nd, 2018

JK: Perhatian Gempa Lombok Sama Dengan Bencana Lainnya

dibaca 572 kali
Share This
Tags

RADIO LOMBOK FM, Mataram-Bantuan sosial baik dalam bentuk pangan maupun kebutuhan mendesak lainnya bagi para pengungsi korban gempa Lombok akan terus diberikan.

Termasuk upaya pemerintah untuk merehab rumah bagi para pengungsi yang rumahnya mengalami rusak berat sedang, ringan juga tidak akan luput dari perhatian pemerintah. Gempa Lombok tak akan dibedakan dengan gempa serupa yang pernah terjadi seperti di Aceh, Yogjakarta, Jawa Timur ataupun wilayah lainnya yang terkena bencana. Proses rehab dan rekonstruksi oleh pemerintah akan tetap diberlakukan sama termasuk bantuan lainnya.

Waki Presiden Jusuf Kalla pada Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (21/8) di Ruang Rapat Kantor Gubernur NTB di Mataram mempertegas, perlu adanya perubahan polemik/isu yang berkembang di masyarakat terutama yang diluar pulau Lombok yang beranggapan bahwa seluruh pulau lombok ini sudah habis dan rata terkena gempa sehingga muncul polemik NTB harus distatuskan sebagai bencana nasional, sehingga hal ini harus dihilangkan.

Rakor tersebut juga menyimpulkan, proses rekonstruksi ini akan berlangsung sampai 6 bulan kedepan dan Lombok akan mulai dibangun kembali mulai saat ini. “Rekonstruksi ini juga untuk pembangunan sekolah, pusat pemerintahan, rumah sakit dan lainnya,” kata Wapres yang baisa dipanggil JK ini.

Wapres menambahkan, untuk pembangunan rumah segala kebutuhanlogistik dan bahan yang diperlukan akan disiapkan seperti semen, bata, seng dan bahan untuk membangun lainnya, termasuk agen-agen disini juga diharapkan membantu.

Terkait pembersihan reruntuhan bangunan akibat gempa akan dilakukan oleh unsur TNI/Polri. Berikutnya tahap pelatihan disaat ada bencana gempa, BNPB melatih masyarakat agar tetap sigap terhadap datangnya bencana.

Dikatakan JK, pembangunan rekonstruksi enam bulan harus seluruhnya selesai. “Ingat pada bulan ke 3 saya akan datang lagi ke Lombok. Kementrian PU harus bertanggung jawab. Sementara Dinas PUPR NTB dan kabupaten harus mengutamakan rekonstruksi pasar, sekolah dan madrasah. Jika tukangnya kurang maka kita kerahkan tukang,” tekan JK.

JK juga mengatakan, seluruh teknis terkait hal ini diatur dan dikordinasikan dengan instansi terkait. Rumah ibadah, rumah masyarakat, akan dibantu oleh kementrian PU PR. “Semua kementerian terkait diharapkan untuk bisa membantu. Silahkan bekerja jangan ada keluh kesah, dana sebagian sudah siap semuanya tolong diatur. Terimakasih kepada intansi yang sudah bekerja dengan baik sehingga Lombok ini akan dibangun kembali,,” kata JK.

Rakor tersebut dihadiri Mentri PU-PR RI Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Williem Rampangilei, Mensos RI Idrus Marham, Mendikbud RI Muhadjir Efendi, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, Gubernur NTB TGH. Zainul Majdi MA, Kabinda NTB Tarwo Kusnarno, Kapolda NTB Irjen Pol.

A. Juri, Pabanster V Mabes TNI Kolonel Inf. Farid Makruf, Danrem 162/WB Kolonel Czi A. Rizal. Ramdhani, Danlanal Mataram, Kolonel Laut Ludi Muharjo, Danlanud ZAM Kolonel Nav Budi Handoyo, Bupati Lombok Utara, H. Najmul Ahyar, Para Kadis OPD Jajaran Pemprov NTB, PU, satgas Tagana, Dinas Kesehatan dan lainnya. (07/041)

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah