Published On: Wed, Oct 21st, 2015

Jamkes Perangkat Desa Belum Jelas

dibaca 532 kali
Share This
Tags

Kertamalip bersama SubardiLOMBOK UTARA, lombokfm.com – Jaminan Kesehatan (Jamkes) bagi perangkat desa yang sudah diatur dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 hingga saat ini impelentasinya belum jelas.

Hal tersebut diungkap Kepala Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Kertamalip kepada Lombok FM, 21/10/15, seusai mengadakan rapat koordinasi dengan kepala Puskesmas Senaru.

“Dalam UU tentang desa disebutkan bahwa perangkat desa dan kepala dusun, jaminan kesahatan ditanggung oleh pemerintah, artinya kalau dulu kita dapat kartu, tapi mungkinkah tahun ini perangkat desa akan diberikan kartu kembali, dan ini belum ada jawaban”, terang Kertamalip.

Dikatakan, beberapa waktu lalu pihaknya juga sudah menanyakan ke kementerian kesehatan, dan ia menjawab bahwa jaminan ksehatan itu adalah wewenang pemerintah kabupaten, sehingga timbul tanda tanya, apakah dinas terkait sudah menganggarkan atau belum.

“Kalau memang ini wewenang instansi terkait ditingkat kabupaten, kan seharusnya sudah menganggarkan jamkes bagi semua perangkat desa dan kepala dusun sesuai dengan amanat UU Desa”, cetus Kertamalip.

Kertamalip mengaku, hingga saat ini semua perangkat desa khususnya di Desa Karang Bajo belum membuat kartu BPJS yang baru, karena pihaknya menunggu impelentasi aturan yang sudah ada dalam UU Desa.

Terkait dengan hal tersebut, kepala Puskesmas Senaru, Subardi menjelaskan, bila perangkat desa memiliki kartu BPJS ataupun Jamkes yang lama masih dapat digunakan untuk berobat ke Puskesmas, sambil menunggu kartu yang baru.|004|099|

      VOICE KERTAMALIP TERKAIT DENGAN BPJS MENURUT UU DESA

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah