Published On: Wed, Sep 23rd, 2015

FORMAPI Curigai Besarnya Angka DPS Yang Ditetapkan KPU

dibaca 428 kali
Share This
Tags

poto2RADIO LOMBOK FM – Bertambahnya jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah, patut dipertanyakan. Pasalnya, jumlah penambahan DPS yang sangat signifikan itu sangat tidak wajar. Demikian disampaikan Ketua Foru Masyarakat Peduli Keadilan (Formapi) NTB, Ihsan Ramdhani,SH pada Selasa (22/9/2015) di Praya.

Penambahan jumlah DPS yang sangat sangat besar itu lanjut Ihsan Ramdhani, mengindikasikan adanya penambahan DPS yang tidak wajar. Bila dibandingkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan beberapa waktu lalu, jelas penambhan itu melonjak tinggi.”Pada pemilihan legeslatif tahun 2012 lalu jumlah DPT sebanyak 716.230, sementara pada Pemilihan Presiden tahun 2014 lalu sebanyak 715.647, sementara tahun ini DPS-nya bertambah menjadi 833.471. Ini artinya tahun ini jumlah pemilih baru kita bertambah 117.824 orang,”paparnya.

Dari pemilihan legeslatif ke pemilihan presiden lanjut Ihsan Ramdhani, terjadi penurunan jumlah DPT hingga 583 orang. Namun anenhnya pada DPS tahun 2015 ini justeru terjadi penambahan jumlah DPS sebanyak 117.824. “Jumlah tersebut sangat tidak wajar, kalau Cuma 500 ribu mungkin wajar-wajar saja. Jadi ada apa ini KPU,”ujarnya.

Bila melihat prosesnya lanjut Ihsan, DPS itu berasal dari Dukcapil berupa DP4 yang diserahkan ke KPU. Namun tentu setelah pihak KPU melakukan pengolahan barulah mereka menetapkan jumlah DPS tersebut. “Tetapi ini jurus apa namanya, sangat tidak mungkin kalau ada pemilih pemula yang jumlahnya begitu hingga menyebabkan pertambahan 12,5 persen,”Pemilihan presiden itu baru satu tahun tidak mungkin ada penambahan pemilih pemula sebesar itu. Kacuali puluhan kapal yang merantau ke Malaysia atau Saudi itu dipulangkan besar-besaran,”tandasnya.

Jumlah DPS untuk kecamatan praya saja lanjut Ihsan ramdhani mencapai 22.000 sementara kecamatan pujut 21.000 DPS. Selain itu Formapi juga menemukan adanya sejumlah DPS ganda disejumlah titik dimana dilokasi atau wilayah itu merupakan basis pendukung salah satu calon.”Jadi kuat kecurigaan kita ada kesengajaan masuk angin sehingga terjadi penggelembungan jumlah DPS. Kami curiga KPU tidak Independent,”imbuhnya.

Untuk itu, bila pihak Panwas tidak melakukan pengawasan dengan baik dan KPU bersikukuh menetapkan DPS tersebut menjadi DPT, maka pihak Formapi mengancam mealporkan hal tersebut ke pihak berwajib.”Jadi upaya-upaya KPU untuk bermain-main dalam Pilkada ini tampaknya terus ada indikasinya. Terbukti pada Pilkada tahun 2010 lalu soal tempat tes kesehatan, jelas KPU telah dikalahkan hingga dijabutnya SK yang dikeluarkan KPU soal hasil tes kesehatan waktu itu,”pungkasnya.|001|0133

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah