Published On: Tue, Jul 26th, 2016

Dugaan Pungli Di Sekolah Merebak

dibaca 623 kali
Share This
Tags

formapiRADIO LOMBOK FM, Lombok Tengah- Sejumlah orag tua wali  yang di dampingi oleh  Konsorsium LSM dan Formapi NTB mendatangi kantor DPRD Lombok Tengah, 25/07/2016 mereka  mendesak DPRD Lombok Tengah untuk memberikan anggaran lebih kepada dinas dikpora untuk membangun,  sejumlah fasilitas sekolah di kabupaten Lombok Tengah terutama di kota Praya yang menjadi pusat pemerintahan dan menjadi rujukan orang tua menyekolahkan anaknya karena sejumlah sekolah unggulan ada di kota Praya.

Sejumah Lsm dan orang tua wali dalam pertemuan itu juga menyoroti mahalnya masuk SMP hingga jenjang SMA,  di Lombok Tengah  orang tua  wali membeberkan jika hanya dengan mengatasnamakan  kebutuhan sekolah dan persetujuan dari komite sekolah pungutan di sekolah sangat tinggi berkisar dari 2,5 hingga 4 juta rupiah untuk sumbangan pembangunan.

Nilai ini relatif sangat tinggi sehingga sejumah orang tua wali mengeluhkan dan menduga ini hanya rekayasa pihak sekolah dengan segelintir komite sekolah.

‘’inikan hanya dengan keputusan dari komite dan sekolah mereka bisa menarik uang dari orang tua wali hingga jutaan rupiah’’. Ungkap Saiful Muslim ketua konsorsium LSM

Sementara itu Ikhsan Ramdani menegaskan jika benar ada pungutan seperti itu padahal undang-undang nomor: 20 tahun 2013 tentang sistem penddidikan nasional tidak dibenarkan adanya pungutan liar di sekolah hal itu sesuai dengan instrupsi dari menteri pendidikan dan kebudayaan Anis Baswedan supaya tidak ada pungutan di sekolah dengan alasan apapun.

‘’jika ada temuan dan bukti yang lengkap kami dari orang tua wali dan konsorsium beserta formapi akan membawa persoalan ini ke kejaksaan nantinya’’ tegas Ikhsan Ramdani

Edy heriawan LBH Apik dan perlindungan anak NTB juga menyoroti tentang sistem penerimaan siswa tahun ini, banyak siswa yang berprestasi malah tidak bisa masuk SMP dan SMA di Lombok Tengah.

‘’ keponakan saya rangking satu dan juara umum tapi tidak bisa diterima di SMA favorit di Lombok Tengah aneh sekali’’ ujar edy dengan nada kesal dihadapan sejumlah kepala sekolah

menanggapi tudingan  itu salah satu kepala sekolah ungulan di Lombok Tengah M. Kadian menyatakan adanya praktik seperti itu dirinya berkilah jika pungutan itu di ambil karena itu merupakan kesepakatan pihak komite dan pihak sekolah yang disertakan dengan surat pernyataan.

‘’Jika ada tudingan seperti itu, maka itu fitnah kami sudah ada kesepakatan dengan orang tua wali yang mendesak supaya anaknya bisa masuk di SMA kami walapun tidak ada ruangan’’ M Kadian

sementara itu Kabid Dikmen Lalu Muliawan menegaskan jika pihknya tidak pernah memberikan rekomendasi dan tidak berwenang untuk memberikan rekomendasi dalam menentukan besaran pungutan kepada orang tua wali.

“Untuk hal itu kami di dikpora tidak berwenang, hal itu kami serahkan kepada kepala sekolah masing-masing’’ sebut  Lalu Muliawa Kabid Dikmen Dikpora Loteng

Atas dugaan adanya pungutan itu pihak orang tua wali yang difasilitasi DPRD komisi 4  akan melakukan pertemuan lanjutan dengan sejumlah sekolah dan dikpora setempat  guna membahas supaya tidak ada lagi pungutan pada saat PPDB nantinya,  karena dalam udang-udang sistem pendidikan Nomor: 23 tahun 2013 tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun. |003|003|

 

 

 

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah