Published On: Mon, Aug 24th, 2015

DPRD Temukan Fakta Carut Marut Mutasi Lombok Tengah

dibaca 975 kali
Share This
Tags

poto 3RADIO LOMBOK FM – Bila sebuah mutasi dilaksanakan tanpa dasar aturan yang jelas, maka hal itu boleh tidak dilaksanakan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Demikian disampaikan salah seorang anggota DPRD Lombok tengah,HM.Supli,SH pada Sabtu (22/8/2015)

Seperti yang saat ini sedang terjadi di Lombok Tengah lanjut Supli, sejumlah PNS ribut terkait carut-marutnya mutasi yang saat ini sedang terjadi terhadap sejumlah tenaga teknis. Khusus terkait dengan guru yang berwenang mengusulkan mutasi tentu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dipora). “Saya sempat menanyakan terkait mutasi guru ini kenapa pelaksanaanya begitu amburadul. Pihak BKD (Badan Kepegawaian Daerah-red) waktu itu menjawab sesuai dengan usulan Unit Pelaksana Tugas dan Kepala Sekolah,”ungkapnya.

Saat ditanya itu lanjut Supli, pihak BKD menandaskan telah melaksanakan mutasi itu dengan baik. Namun saat disampaikan data-data mengenai sejumlah carut-marutnya, salah satunya seperti salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Desa Barejulat dimana guru olah raga dimasukkan 2 orang sekaligus dalam satu sekolah. Ini salah satub bukti,”imbuhnya.

Selain itu, ada juga Kepala Sekolah yang dipindah tugaskan kesekolah yang telah bubar, Kepala Sekolah yang tidak diterima oleh masyarakat, Kepala Sekolah yang baru 2 bulan dimutasi malah dimutasi lagi. Di Desa Tampak Siring Batukliang ada puskesmas yang bidanya hanya satu orang ditarik dan dipindah ke Praya Barat Daya.”Artinya pelayanan bidan di Tampak Siring menjadi kosong,”katanya.

Untuk itu tukas Supli, pihaknya menghimbau kepada bidan tersebut untuk tidak pergi ketrempat barunya, karena disanalah ia dibutuhkan. Itulah sederatn bukti tidak ada sistem yang membenarkan mutasi yang dilakukakan terakhir ini. “Termasuk juga 12 bidan di drop ke Rumah Sakit tanpa koordinasi direktur rumah sakit. Yang akhirnya menjadi persoalan orang yang didrop ini tadinya bekerja di pustu dan akibatnya pustu menjadi kosong,”ujarnya.

Yang lebih aneh lagi lanjut Supli, ada Surat Keputusan (SK) mutasi mundur. Contohnya mutasi dilakukan pada bulan Agustus 2015 ini tetapi dalam SK ditulis bulan mei,ini menurut Supli sangat tidak benar karena tidak ada aturanya SK mundur.

Saat ini pihak BKD sedang diperiksa oleh pihak terkait soal Honorer Kategori 2 (K2) yang diharapkan Supli bias menjadi pelajaran bagi pihak BKD. Secara kelembagaan pihak DPRD juga akan menyelesaikan ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Rapat Panitia Khsusus (Pansus) sesuai korodinasi komisi IV dan komisi II DPRD.”Kita akan menyelesaikan semuanya agar hal seperti ini tidak terjadi lagi, kita akan panggil pihak BKD,”pungkasnya.|001|0085

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah