Published On: Tue, Sep 1st, 2015

DPRD Lombok Tengah Sahkan Enam Item Pembahasan

dibaca 779 kali
Share This
Tags

F-SIDANG DEWANRADIO LOMBOK FM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, mengesahkan 6 item pembahasan pada sidang paripurna, Senin (31/08/2015). Diantaranya Pansus I DPRD Lombok Tengah terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Kepala Daerah Lombok Tengah tahun 2010-2015, Pansus Nota Keuangan, Persetujuan DPRD Lombok Tengah terhadap LKPJ-AMJ masa jabatan kepala daerah, Permintaan persetujuan SK pembubaran pansus, pendapat akhir kepala daerah, dan penetapan anggota DPRD Lombok Tengah terhadap APBD Perubahan tahun anggaran 2015.

Dalam sidang itu, juru bicara Pansus I LKPJ-AMJ DPRD Lombok Tengah, H Ahkam memaparkan secara rinci hasil kinerja masing-masing SKPD selama lima tahun. Untuk mewujudkan visi misi dan prioritas pembangunan Lombok Tengah, maka arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah meliputi:Pengelolaan pendapatan daerah (kebijakan umum pendapatan daerah).

Yakni PAD merujuk pada APBD tahun 2011-2015. Tahun 2011 ditergetkan Rp 66,7 miliar, teralisasi Rp 59,2 miliar, atau 88,8 persen. Tahun 2012 terget Rp 110,7 miliar, realisasi Rp 78,4 miliar81 persen. Tahun 2013 target Rp 114,4 miliar, realisasi Rp 123 miliar, atau 107,5 persen. Tahun 2014 target Rp 131,1 realisasi Rp 140,5 miliar, atau 107,12 persen. Tahun 2015 target Rp 134,3 miliar, baru realisasi Rp 39 miliar, atau 29,06 persen.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2011-2015 target dan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 5,2 triliun, dan ditetapkan melalui APBD sebesar Rp 6,1 triliun. Total realisasi pendapatan daerah sampai LKPJ-AMJ disampaikan sebesar Rp 5,1 triliun. ‘’Dalam prosesnya, dewan menemukan banyak kendala dan diperlukan langkah untuk mengatasi persoalan ini,’’ papar Ahkam.

Seperti urusan wajib bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, penanaman modal daerah, koperasi dan UKM, kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan sejahtera, komunikasi dan informatika, kesatuan bangsa dan politik, otonomi daerah, pemerintahan umum, adminitrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat desa, sosial, kebudayaan, kearsipan, perputakaan, dan statistic.

Begitu juga dengan urusan pilihan, seperti pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, priwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri, dan transmigrasi. ‘’Semuanya masih memiliki kelemahan dan kekurangan, sehingga harus dicarikan solusi untuk pembangunan Lombok Tengah lebih baik lagi kedepannya,’’ ungkapnya.

Usai menyampaikan laporan LKPJ-AMJ ini, diikuti dengan pembubaran pansus, dan penyampaian pendapat akhir kepala daerah oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, HL Normal Suzana. Sidang dimulai pukul 10.10 Wita, hingga pukul 15.15 Wita, setelah istirahat solat dan makan.|003|0032|

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah