Published On: Thu, Sep 3rd, 2015

DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa Rekomendasi LKPJ-AMJ Kepala Daerah

dibaca 1,003 kali
Share This
Tags

dprRADIO LOMBOK FM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah pada Rabu (2/9/2015), gelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda, penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) kepala daerah Lombok Tengah periode 2010-2015 di ruang siding utama kantor DPRD setempat.

Pada rapat tersebut, tampak hadir seluruh unsure Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopinda), bersama seluruh unsure Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lombok Tengah. Selain itu, camat dan Kepala Desa (Kades) juga tampak hadir dalam siding yang dilakukan dalam masa sidang ke 3 tahun 2015 tersebut.

Hanya saja, sidang kali ini dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, Drs.HL.Normal Suzana dan dipimpin oleh Ketua DPRD Lombok Tengah.H.A.Fuaddi,FT.SE yang didampingi Wakil ketua DPRD, Burhanduin,S.Ip.

Pimpinan Sidang, H.A.Fuaddi,FT.SE saat membuka sidang menyampaikan, pihak DPRD telah menyepakati bersama berbagai macam catatan-catatan berupa rekomnendasi yang telah dituangkan oleh DPRD dalam sebuah Surat Keputusan (SK) Pimpinan DPRD Nomor 15 tahun 2015.” SK ini tentu sebagai rekomendasi perbaikan kedepan bagi Kepala Daerah sebagai dasar menyusun program pembangunan 5 tahun kedepan,”jelasnya.

Sidang tersebut, sempat diwarnai interupsi oleh salah seorang anggota DPRD Lombok Tengah, Lege Warman yang mempertanyakan tentang ketidak hadiran Bupati , HM.Suhaili,FT.SH.MM pada sidang tersebut. Namun interupsi itu ditolak oleh pimpinan sidang.”Sesuai dengan tata tertib dewan, dalam Rapat Paripurna Istimewa interupsi tidak diperbolehkan. Untuk itu sidang saya lanjutkan,”Tegas Fuaddi.

Sidang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ-AMJ Kepala Derah periode 2010-2015 oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) HL.Awaludin,SH.M.Hum. Sekitar 20-han item unsur-unsur bidang pembangunan yang menjadi catatan disampaikan dalam rekomendasi tersebut.

Antara lain catatan rekomendasi tersebut yakni, urusan kependududkan dan catatan sipil. Pemerintah Daerah (Pemda) diminta dalam pelayanan, baik pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga maupun kartu Tanda Penduduk.”Pemda diminta jemput bola dan terus berusaha melakukan pelayanan prima. Begitu juga perhatikan kondisi dinas dukcapil yang masih belum refrensentatif,”katanya.

Begitu juga dengan Dinas Tenga ga Kerja dan Tarmsmigrasi lanjut Sekwan, pemda diminta dapat menciptakan lapangan peekrjaan baru bagi para pencari kerja. Bila hal itu belum bisa dilaksanakan maka diminta membantu memberikan informasi lowongan pekerjaan.”Saat ini jumlah pencari kerja semakin bertambah. Berikan perlindungan kepada TKI agar hak-haknya bisa didapatkan,”imbuhnya.

Dalam urusan pertanian, BKP3 diminta untuk meninmgkatkan kinerja penyuluh. Melalukan evaluasi untuk menurunkan gagal panen akibat kurangnya infiormasi dari penyuluh. Selain itu, pihak terkait diminta untu perhatikan masalah Pemberdayaan Permapuan Dan Perlindungan Anak, KDRT, Pernikahan Dini. “ Belum optimal penanganya, koordinsilah denga leading seKtor untuk selesaikan kasus tersebut. Dan sosialisasi terpadu mengenai resiko resprodusi usia dini terhadap sekolah negeri dan swasta,”tambahnya.

Lebih lanjut Sekwan, Pemda diminta membuat program penyebaran media pembanguan melalui media online dengan memberikan layanan internet ke desa-desa. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, agar koordinasi denga pihak terkait dalam hal cegah terjadinya kriminalitas. Tambah jumlah personil dan tingkatkan kwaalitas personil BPBD dalam bidang IT untuk operasikan perangkat deteksi dini bencana.

Sementara itu , Dinas Pendapatan Daerah diminta mencari subyek dan obyek retribusi daerah yang baru untuk menambah PAD. Untuk BKD Hendaknya perhatikan kebutuhan SKPD dalam melakukan mutasi, sehingga penempatan PNS, sesuai dengan kebutuhan dan walifikasi bidang pendidikan.”Untuk Pol pp personilnya ditambah agar keamanan lingkup Pemda bisa terpenuhi. Perhatikan sarana POL PP khususnya mobilisasi untuk patroli,”jelasnya. |001|0107

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah