Published On: Thu, Dec 29th, 2016

Dialog Publik LSP2M mengungkap Permasalahan HAM

dibaca 189 kali
Share This
Tags

RADIO LOMBOK FM, Mataram – Selasa (27/12/2016) Lembaga Studi Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M) NTB menggelar Dialog Publik di Hotel Nutana Mataram. Mengangkat tema, refleksi Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se Dunia, upaya meminimalisir pelanggaran HAM di NTB.

Dalam dialog tersebut mengungkap permasalahan HAM. Dialog dengan menghadirkan tiga pemateri, masing-masing Kepala Bagian Hukum Kepolisian Daerah (Polda) NTB, AKBP Diky Subagio, Kabid di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, I wayan Puspa dan akademisi dari Istitut Agama Islam Negeri Mataram, Dr. M. Abdun Nasir.do10

Dalam paparan singkatnya, Kepala Bagian Hukum Polda NTB menyebut secara prinsip, semua tugas polisi ada keterkaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Semua tugas polisi terkait HAM. Diterangkan, tugas utama dari polisi adalah pelindung pengayom hak masyarakat.

Tidak ditampik, adanya sejumlah interpretasi dari elemen masyarakat menyebut tentang keberadaan aparat kepolisian selama ini dalam menjalankand tugas. Ada petugas dianggap tidak sewenang wenang dan semacamnya.  Ia jelaskan, secara prinsip aparat kepolisian bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur.  Jika dalam pelaksanaan tugas kepolisian selama dipersilahkan kepada warga ungtuk mengajukan gugatan dan siap melalui proses pra pradilan.

Akademisi dari IAIN Mataram,  Dr.  M. Abdun Nasir menguraikan akar masalah munculnya masalah HAM tidak lepas dari ketidaktahuan. Ada yang kurang memahami makna dari masalah HAM itu sendiri.

HAM sebagai hak paling mendasar dalam hidup ini juga terjadi perbedaan prinsip. Antara definisi secara universal dan nasional. Bahkan ada perbedaan dalam interpretasi secara kelokalan dan penafsiran keagamaan.

Dicontohkan, perkawinan di bawah umur dalam hukum internasional itu pelanggaran HAM. Akan tapi dalam hukum lokal tidak masalah, apalagi secara agama.

Tawaran solusi disampaikan Akademisi IAIN Mataram in, bukan dengan cara menghukum. Tapi ada solusi dengan memberikan pendidikan literasi HAM.  HAM Ini sifatnya fundamental. Sehingga sosialisasi HAM ini juga bisa dilakukan melalui dunia pendidikan.

Sementara itu, I Wayan Puspa menerangkan, semua unsur pemerintahan di tingkat daerah di NTB diarahkan untuk peduli terhadap HAM. Secara umum, provinsi NTB ini sudah cukup peduli terhadap HAM. Pemerintah daerah tingkat kabupaten pun di dorong untuk peduli terhadap HAM.

Wujud kepedulian terhadap HAM ini bisa dengan melahirkan produk-produk hukum yang bermuara pada kepedulian terhadap HAM.Dalam catatan kementerian Hukum dan HAM, NTB secara data termasuk merah dalam hal HAM. Tanda merah ini dinilai bukan karena tidak peduli. Melainkan hanya karena kurang data pendukung yang membuktikan NTB ini benar-benar peduli HAM.

Data tersebut harus dilaporkan ke pemerintah pusat. Dimungkinkan karena masalah-masalah laporan yang kurang lengkap ini, sehingga NTB masih pada zona merah. “Jadi warna merah karena tidak masuk data data saja,” terangnya.

Adapun dari sisi program-program yang dilahirkan pemerintah NTB dinilai sudah menunjukkan kepedulian terhadap HAM. Antara lain, dilihat dari adanya program Angka Buta Aksara Nol, Angka Drop Out Nol dan Angka Kematian Ibu dan Anak Nol.|002|046|

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah