Published On: Wed, Jun 22nd, 2016

Di Era Globalisasi Peranan Ponpes Sangat Penting

dibaca 445 kali
Share This
Tags

Pengukuhan Pengurus FKSPP LobarRADIO LOMBOK FM, Lombok Barat -Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalkid, S.Ag, M.Si menilai begitu strategis dan pentingnya eksistensi Pondok Pesantren dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini.

Penyelenggaraan pendidikan ala Ponpes dengan pendidikan nasional yang diselenggarakan pemerintahpun tidak berbeda jauh dan tipis sekali.

Bupati mengemukakan hal itu saat pengukuhan Forum Kerjasama Pondok Pesantren (FKSPP) se Lombok Barat di aula utama Pemkab. LombokBarat di Giri Menang, Gerung, Rabu (22/6).

Kegiatan ini dihadiri Sekda Lobar HM. Taufiq, M.Sc, sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemkab. Lobar, para alim ulama, Tuan Guru dan sejumlah Pimpinan Ponpes se-Lombok Barat.

Bupati lebih jauh mengungkapkan keprihatinannya, jika di Lombok Barat tak ada Ponpes, maka perilaku generasi yang tidak sesuai dengan norma dan tuntunan agama akan tergerus oleh perilaku kehidupan yang serba bebas dan bias merusak ahlaq dan akidah masyarakat.

Demikian juga keberadaan Ponpes telah membantu masyarakat untuk tidak putus sekolah, dimana daya tampung pada sekolah pemerintah sangatlah terbatas.

“Jadi keunggulan masyarakat menyekolahkan anaknya di Ponpes sangat bermakna dalam membentuk kepribadian anak didik kaitannya dengan mencegah terjadinya dekadensi moral yang selama ini sudah jauh merosot.

Karena itu Pemda tetap punya komitmen untuk memajukan Ponpes dalam mensukseskan gerakan pendidikan di Lombok Barat” ungkap Fauzan.

Menyinggung tentang keberadaan guru swasta atau guru non PNS, Bupati menjelaskan, jika dalam catatannya terdapat 2.500 orang guru non PNS yang hanya di-SK-kan oleh Kepala Sekolah, dengan honor berkisar antara Rp. 125 ribu hingga Rp. 150 ribu per bulannya.

“Karena itu tengah kita pikirkan solusi dengan duduk bersama angtara jajaran pendidikan di Kemenag khususnya untuk mencarikan solusi agar honor operasional guru ini setidaknya bisa bertambah,” jelasnya.

Fauzan juga mengutarakan jika dana sertifikasi guru di Lombok Barat yang tak bias dibayarkan saat ini mencapai Rp. 41 milhyar dan sesuai aturan harus dikembalikan ke pusat.

“Karena itu pada Rakerda PGRI Lobar belum lama ini kami  berdiskusi agar dana sebanyak itu ketimbang harus kembali setidaknya setengahnya jika diperbolehkan diperuntukkan bagi tambahan honor para guru yang saat ini masih terbilang memperihatinkan termasuk rehabilitasi sejumlah pasilitas pendidikan yang juga sangat memprihatinkan,” ujar Bupati yang aktif turun ke masyarakatnya.

Namun demikian Bupati mengaku, Pemda berada pada posisi dilematis. Di tengah tuntutan masyarakat untuk perbaikan insfrastruktur seperti jalan, jembatan guna mendongkrak nilai ekonomi masyarakat, malah porsi pembangunan lainnya termasuk pendidikan akan terabaikan.

“Karena itui ke depan kita harus bisa memilah, apakah kita fokus ke pembangunan infrastruktur jalan, dibandingkan gerakan sekolah, kesehatan dan sebagainya, kita harus mulai dipetakan dari sekarang.

Dan berbicara ruang kelas Rombongan Belajar di Lombok Barat sekarang masih kekurangan 300 ruang kelas. Inilah yang harusnya menjadi catatan kita bersama untuk mencarikan solusinya,” kata Bupati.

Kecuali itu Bupati juga mengingatkan, bahwa Pemkab. Lombok Barat telah mencanangkan gerakan Wajib Mengaji dan belajar bagi masyarakat. “Karena itu saya mengajak kepada segenap Tuan Guru dan tokoh masyarakat untuk seklalu mengingatkan anak-anak kita agar tidak lupa untuk mengaji dan belajar.

Hal ini penting bagi masa depan anak-anak kita menjadi yang lebih baik,” terang Fauzan.|007/021|

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah