Published On: Fri, Sep 18th, 2015

Dewan Gelar Rapat Paripurna Penjelasan 2 Ranperda Inisiatif Dewan

dibaca 836 kali
Share This
Tags

D1RADIO LOMBOK FM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah pada Kamis (17/9/2015) di ruang rapat utama kantor DPRD setempat, gelar Rapat Paripurna dengan agenda, penjelasan dewan terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masing-masing tentang pembentukan produk hukum daerah dan pengelolaan sampah.

Ketua Badan Legeslasi Daerah (Banleg) DPRD Lombok Tengah, H.L.Arif Rahman Hakim,SE mengatakan, pengaturan program legeslasi daerah dan pembentukan peraturan daerah yang akan diatur dalam perda tersebut, akan memberikan dasar hukum dan pedoman yang jelas tentang pembentukan peaturan daerah.”Ini juga akan menjadi ikatan normative bagi pemerintah daerah, DPRD, masyarakat dan stakeholder dalam pembentukan peraturan daerah,”jelasnya.

Adapun pedoman yang selama ini jadi acuan lanjut HL.Arif, Peraturan Bupati (perbup), Nomor 22 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan penyusunan legeslasi daerah. Hal itu dinilai dewan tidak tepat karena secara yuridis “Secara substansi materi perbub hanya mengatur tentang atata cara penyusunan legeslasi daerah ditingkat pemerintah daerah,”terangnya.

Oleh karena itu untuk memberikan pedoman dan landasan yang kuat untuk memberikan kepastian hukum tentang tata cara penyusunan produk hukum yang mengikat pemerintah daerah,DPRD , masyarakat dan seluruh stakeholder.”Adapun dasar hukum dalam pembentukan Raperda Produk Hukum ini antara lain, pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar RI 1945, UU No.69 tahun 1958, UU Nomor 12 tahun 2011, UU nomor 23 tahun 2014 dan permendagri nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah,”paparnya.

Sementara itu, raperda tentang pengelolaan sampah sangat diperlukan mengingat volume,jenis dan karakteristik sampah semakin beragam. Dan disisi lain pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah.”Pemerintah harus memberikan pelayanan dan membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dimana pengelolaan sampah harus dilakukan secara konprehensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir sesuai dengan prinsip wawasan lingkungan sehingga tidak berdampak negative,”ujar Arif.

Pelayanan sampah di Lombok Tengah saat ini lanjut Arif, relatife lebih rendah, hal ini dilihat dari luas layanan kebersihan yang hanya mencakup 12 kelurahan, sedangkan yang bisa terlayani hanya 5 kelurahan.”Kalau prosentasenya tahun 2008 sebesar 36,48 persen terhadap jumlah penduduk sementara tahun 2010 sebesar 39/96 persen terhadap jumlah penduduk yang terlayani. Inilah pentingnya perda ini untuk ditelurkan,”pungkasnya.|001|0126

bnisyariah_hasanah_titik

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah