Published On: Thu, Nov 5th, 2015

dasar hukum pendirian BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

dibaca 6,429 kali
Share This
Tags

PENDAPAT HUKUM N

RADIO LOMBOK FM – Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.Komitmen pemerintah untuk mengembangkan BUMDes, secara yuridis diatur dalam:
1. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 213 “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”
2. Undang-Undang No . 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
pasal 1 ayat 1 adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
Dalam pasal 8 UU tersebut diatur tentang kepemilikan LKM bahwa lembaga keuangan mikro dapat dimiliki oleh badan usaha milik desa/kelurahan. Peraturan ini juga memerinci soal pendirian, perizinan, kegiatan usaha dan cakupan wilayah usaha, penjaminan simpanan, pengagabungan, peleburan dan pemekaran LKM, perlindungan pengguna jasa LKM, pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM.
3. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa.
Pasal 78
a. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Peemrintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
b. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
c. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum
Pasal 79
a. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
b. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
1.Pemerintah Desa;
2.Tabungan masyarakat
3.Bantuan Pemerintah,
4.Pemerintah Provinsi dan
5.Pemerintah Kabupaten/Kota
6.Pinjaman; dan/atau
7.Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
c. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat
Pasal 80
1.Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
Pasal 81
1.Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. Bentuk badan hukum;
b. Kepengurusan
c. Hak dan kewajiban
d. Permodalan;
e. Bagi hasil usaha dan keuntungan;
f. Kerjasama dengan pihak ketiga;
g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Permendagri ini mengatur secara spesifik tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes, pembinaan dan pengawasan BUMDes.

Undang-Undang-Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

mendagrip2010_39 BUMDES

PP Nomor 43 Tahun 2014

PERMENDESA_NO_4_TA_2015

1. Undang Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

1. peraturan-otoritas-jasa-keuangan-tentang-penyelenggaraan-usaha-lembaga-keuangan-mikro-1

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah