Published On: Mon, Oct 12th, 2015

Dana BOS Untuk Madrasah se KLU Dipending

dibaca 902 kali
Share This
Tags

bosRADIO LOMBOK FM – Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) untuk madrasah se Kabupaten Lombok Utara hingga saat ini masih dipending, karena laporan pajak dan penggunaan dana BOS priode sebelumnya belum dilaporkan ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) KLU.

Demikian dikatakan pengawas madrasah se Kecamatan Bayan dari kantor Kemenag KLU, Sukrin, S.PdI. Menurutnya, kendala yang dihadapi madrasah khususnya di KLU masih terkait sarana dan prasarana, seperti masih ditemukan adanya madrasah yang belum memiliki komputer sehingga menjadi kendala dalam pembuatan laporan penggunaan dana BOS.

Dijelaskan, dana BOS itu bisa saja dimamfaatkan untuk membeli computer sekolah bila ada pentunjuk teknis, akan tetapi harus mengeluarkan pajak. Begitu juga kepada guru honor yang menerima tunjangan fungsional yang sebelumnya bebas dari pajak, namun tahun ini pada setiap pencairan harus mengeluarkan pajak.

Sukrin mengatakan, pihaknya tidak berani menganjurkan untuk membeli apapun selain yang ada pada petunjuk teknis, karena semua belanja yang dilakukan pihak sekolah dari dana BOS harus dikeluarkan pajaknya, kecuali dana tersebut berasal dari sumbangan dermawan.

Selama ini masih banyak madrasah yang belum membuat laporan dan mengeluarkan pajak belanja terkait penggunaan dana BOS, sehingga pemerintah pusat belum bisa mengeluarkan dana BOS tahap terakhir hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Karenanya diminta kepada semua kepala madrasah untuk sesegera mungkin menyelesaikan pajak dan laporannya, agar dana BOS yang dipending dapat dicairkan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola swasta, terutama terkait dengan kendala yang dialami selama ini yakni kekurangan sarana dan prasarana.

Sementara kepala MTs Maraqitta’limat Lenggorong, Hamdan mengaku heran melihat perubahan yang ada, karena pada era presiden Susilo Bambang Yudoyono, pajak untuk dana BOS dan guru honor tidak ada. Sedangkan pada peraturan yang terbaru, pihak sekolah yang memperoleh dana BOS dibebankan pajak pembelanjaan.

“Kalau menurut saya kembalikan saja ke peraturan yang lama, agar dana BOS dan guru honor yang mendapat dana tunjangan fungsianol dibebaskan dari pajak”, tandas Hamdan.|004|055|

      6, VOICE PENGAWAS MADRASAH KEMENAG KLU SUKRIN, SPd

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah