Published On: Wed, Mar 9th, 2016

Dalam Rapat Koordinasinya, Komisi I DPRD Berikan Penekanan Pada BKD

dibaca 361 kali
Share This
Tags

qoRADIO LOMBOK FM – Lombok Tengah – Komisi I DPRD Lombok Tengah, tekankan agar pihak Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk hati-hati dalam melaksanakan mutasi. Bila mutasi sudah terlanjur dan ternyata ada kekeliruan, maka harus cepat direspon perbaikanya. Demikian disampikan Ketua Komisi I DPRD setempat, M. Samsoel Qomar,S.Sos, Selasa (8/3) 2016 lalu.

Penekanan itu tandas M.Samsoel Qomar merupakan salah satu hasil rapat koordinasi Komisi I dengan Satuan Kerja Pelayan Masyarakat (SKPM) terkait, yang digelar dewan beberapa waktu lalu. Pemda tegas samsul harus memtahui peraturan penrundang-udangan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).”Seperti kejadian bila hari itu, kalau ada rekomendasi dari Komisi ASN, maka harus segera dilaksanakan,”Tandasnya.

Begitu juga soal Honore Kategori 2 (HK2) lanjut samsoel, harus segera diselsaikan sehingga tidak ada hal-hal yang bermasalah pada personil HK2 itu sendiri. Baik pemberkasan dan bila ada perbaikan, maka juga harus segera diselsaikan. DPRD tukasnya, tidak ingin lagi ada masalah soal honorer di Lombok Tengah. “Memang dipusat sejauh ini tidak ada informasi terbaru soal honorer dan bahkan pusat mau pangkas ASN, disini tidak boleh terjadi,”Ujarnya.

Selain itu lanjut Samsoel, niat pemda membuat Lombok Tengah menjadi wilayah aman dan terang harus benar-benar segera diwujudkan dengan perencanaan-perencanaan yang matang, sehingga penganggaranya jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Apa yang menjadi kebutuhan seperti fisik, SDM dan lainya harus direncanakan secara jelas.”Kami mendorong system keamanan terpadu antara kepolisian. TNI dan juga aparat pemerintah. Karena itulah yang saat ini paling utama,”ketusnya.

Terhadap sejumlah lembaga yang saat ini akan ditarik kewenganya keprovinsi dan pusat lanjut Samsoel , harus tetap bekerja maksimal. Seperti perikanan dan kelautan, Dukcapil, dsn juga kesbangpoldagri serta kehutanan dan perkebunan.”Semua harus berinovasi dalam melaksanakan tugas masing-masing dalam melayani masyarkat, khususnya dukcapil dalam pembuatan administrasi kependudukan,”Ujarnya.

Khusus soal Sekda, Samsoel berharap dan juga disampikan pada rapat koordinasi dengan pihak BKD, agar dalam pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Sekda benar-benar orang yang berkompeten dan independen. Karena seperti diketahui dalam aturanya, tim pansel itu terdiri dari orang dalam 50 persen dan orang luar 50 persen.”Ada juga nanti dari Mendagri dan lainya akan masuk dalam pansel itu,”Pungkasnya. |001|4

KABAR SIANG NEW

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah