Published On: Tue, Jul 26th, 2016

Buntut Dugaan Penyerobotan Tanah Pahrudin Tempuh Jalur Hukum

dibaca 819 kali
Share This
Tags

idaRADIO LOMBOK FM, Lombok Timur – Buntut dugaan penyerobotan tanah yang ada di Desa Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya. Dimana lahan tersebut saat ini sedang dilakukan aktifitas penambangan MBLB oleh PT. Tunas Jaya Sanur.

Perusahaan bisa menguasai tanah tersebut yang diklaim oleh Pahrudin sebagai pemiliknya karena ada MOU yang dipegang perusahaan dengan Ni Wayan Ratih sebagai pemilik yang sebelumnya dibeli dari M.

Sebelumnya Pahrudin melalui kuasa hukumnya Ida Royani telah melakukan aduan ke Polres Lotim, namun pihak pelapor hanya diberikan arahan-arahan, sehingga kalau memang tidak ada titik penyelesaian maka segera untuk dilaporkan.

Agung Rihadi selaku Pengacara Pahrudin dalam Jumpa Pers mengatakan, kasus ini sudah pihaknya laporkan ke Polda, dan sedang dalam tahap penyelidikan.

Dalam kasus ini terlebih dahulu hanya M dilaporkan, untuk selanjutnya melalui pengembangan nanti pasti akan bertambah ke pihak lainnya yang terlibat didalamnya.

‘’Saudara M kita laporkan ke Polda’’, demikian ungkapnya, Selasa 26/07/2016.

Lanjutnya, dalam pelaporan ke polisi dimana hal itu terkait tentang tindak pidana dengan pasal 372 dan 385 tentang  tindak pidana penggelapan, dan penggelapan atas hak tanah.

Yakinnya dengan laporan sudah masuk ke polda maka permasalahan itu tentunya akan ditangani dengan sangat profesional oleh pihak polda, sebab polda sendiri sangat mengayomi masyarakat dalam memberi keadilan terlebih untuk masyarakatnya yang tidak paham hukum.

‘’saya yakin dengan keprofesionalan kinerja polda maka hal ini akan segera terselesaikan’’, paparnya.

Dikesempatan itu ditambahkan oleh Pahrudin melalui kuasa hukumnya Ida Royani menjelaskan, saat sekarang yang ada sama-sama memegang sertifikat asli, namun pihaknya akan membuktikan keaslian yang dia miliki dengan cara membuka warkah BPN, dokumen yang sebenarnya.

Sebab dikatakan Ida, apabila ada sertifikat baru yang diterbitkan maka seharusnya sertifikat pertama yang sudah ada sebelumnya seharusnya dimusnahkan ataupun dinyatakan tidak berlaku.

Kalaupun dalam pembuatan sertifikat baru tentu dengan prosedur yang berlaku sesuai hukum, seperti dengan cara mendaftar atau registrasi pendaftaran Sertifikat baru, kemudian melakukan pengukuran dan lakukan pengumuman di Desa, untuk memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang ada keterkaitan dengan obyek tersebut untuk ajukan keberatan.

‘’hal-hal (prosedur – red) seperti ini pemegang sertifikat kedua tidak pernah melakukannya’’, jelasnya.

Dengan begitu maka diharapkan kepada pihak Polda agar bisa mengungkap siapa sebenarnya dalang dari dugaan penyerobotan tanah yang dimiliki oleh Pahrudin, harapnya. |002|047|

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah