Published On: Thu, Jun 30th, 2016

BPJS Klarifikasi Besaran Iuran DPRD

dibaca 742 kali
Share This
Tags

bpjs

 RADIO LOMBOK FM, Lombok Utara–Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberi klarifikasi atas keluhan sejumlah anggota DPRD KLU menyangkut besaran iuran BPJS kalangan DPRD. BPJS mengklaim, pemotongan yang dilakukan kepada anggota Dewan telah sesuai dengan mekanisme.

“Anggota Dewan masuk kategori Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan mekanisme pembayaran iuran BPJS 3 persen dari pemerintah dan 2 persen dari gaji anggota dewan sendiri. Aturan pemotongan itu sudah ada,” kata Kepala Layanan Operasional BPJS Kabupaten Lombok Utara, I Wayan Sumarjana, Senin (27/06/2016).

Dijelaskan, dengan aturan pemotongan itu BPJS juga telah menetapkan batas atas dan batas bawah untuk klasifikasi pemotongan. Pengenaan 2 persen diambil dengan menetapkan batas atas maksimal dari gaji sebesar Rp 8 juta. Pada konteks ini, meskipun gaji anggota dewan lebih dari Rp 8 juta per bulan, tetap menggunakan batas atas Rp 8 juta dengan pemotongan pada persentase tersebut. Sedangkan batas menengah dengan level pendapatan sampai Rp 4 juta.

Batasan pendapatan tersebut kata dia menentukan klasifikasi BPJS yang dapat diklaim. Dimana, masyarakat dengan pendapatan tetap per bulan digolongkan pada kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan BPJS kelas 3 diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah.

“Kita sudah menghitung 2 persen itu mencakup 5 orang, terdiri dari suami, istri dan 3 orang anak. Anak yang dapat dimasukkan ke dalam BPJS sampai dengan masuk kuliah atau maksimal 21 tahun,” sambung Sumarjana.

Dalam aplikasi BPJS ini, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dapat diakses antara lain, 8 Puskesmas se Lombok Utara, 2 dokter umum , 1 klinik dan 1 dokter gigi. Sedangkan untuk persalinan, dapat langsung melalui Puskesmas.

Menyambung tingkat partisipasi BPJS Kesehatan di KLU, Sumarjana mencatat jumlah saat ini sebanyak 132.329 orang telah tercover dari dana APBN, ditambah 1.480 orang dari APBD, serta 4.219 orang pemegang BPJS Mandiri (sampai dengan Maret 2016). Dengan estimasi maksimal jumlah penduduk KLU sebanyak 250 ribu orang, maka setidaknya sekitar 100 ribu orang warga KLU yang belum masuk BPJS.

Dikuatkan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dikes KLU, Syamsul Bahri, kuota BPJS KLU yang bersumber dari APBD KLU saat ini hanya tersisa untuk 20 orang saja. Sebagai antisipasi meningkatnya pengajuan BPJS dari warga kurang mampu, Dikes setidaknya masih memiliki dana talangan yang bersumber dari anggaran Bantuan Pembiayaan Berobat di luar kuota.

“Sistem pembayarannya dengan klaim APBD. Mekanisme diatur tetap mensyaratkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), kartu identitas (KTP, KK dan lain-lain) yang diajukan ke Dinas Sosial, lalu ke Puskesmas atau Rumah Sakit,” katanya.

Syamsul Bahri menyambung, dana talangan di luar APBD yang disiapkan sebesar Rp 1,070 miliar. Dimana kondisi saat ini, dana tersebut telah terpakai sekitar 60 persen. Pemakaian dana rata-rata dari warga tidak mampu untuk pelayanan BPJS di Puskesmas, Rumah Sakit hingga Rumah Sakit rujukan seperti RSUP NTB, RS Harapan Keluarga dan RS Sanglah Denpasar. (005I025)

 

 

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah