Published On: Fri, Jul 17th, 2015

Bila Sudah Diserahkan BKD, Bagian Hukum Butuh 3 Hari Proses SK Bupati K2 Jadi CPNS (Dengar wawancara lengkap Kabag Hukum ini di Rubrik LOMBOK FM BICARA – 102.2 Lombok FM)

dibaca 1,620 kali
Share This
Tags
korpriRADIO LOMBOK FM – Hingga saat ini Bagian Humum Setda Lombok Tengah, belum satupun menerima data apalagi daftar nama Honorer Kategori 2 (K2) yang sudah memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP). Padahal bila Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah menyerahkan daftar nama honorer k2 yang telah memiliki NIP tersebut, Bagian Hukum hanya butuh waktu 3 hari mengajukanya ke Bupati untuk diberikan Surat keputusan (SK) Bupati. Demikian pernyataan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Lombok Tengah, HL.Muttawali,SH pada reporter Lombok FM, Rabu (15/7/2015).

Kabag Hukum menjelaskan, proses K2 tersebut finalnya yakni adanya SK Bupati Lombok Tengah untuk mengangkat K2 tersebut menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal itu didasarkan atas rekomendasi dan persetujuan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Selama ini data-data K2 yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah (pemda) Lombok Tengah yang sudah diserahkan ke BKN harus ada jawaban yang jelas. “Kalau sudah ada jawaban yang jelas , clear and clean dan tidak adalagi permasalahan baru kita tindak lanjut dengan penetapan dengan SK Bupati,”jelasnya.

Bagian Hukum lanjut Kabag, merupakan salah satu bagian dipemda yang melakukan pemeriksaan, mensingkronisasi produk-produk daerah termasuk SK Bupati untuk honorer K2 tersebut. Bagian Hukum memeriksa dan menyesuaikan apakah usulan yang di SK-kan itu sudah sesuai prosedur, memenuhi persyaratan dan lainya.

Terkait dengan daftar nama honorer K2 Lombok Tengah yang jumlahnya sekitar 680 orang yang telah keluar NIP-nya, Kabag Hukum menegaskan kalau pihaknya belum satupun menerima daftar nama honorer K2 tersebut.”Kita hanya menunggu dari BKD dan mestinya bila tidak ada lagi masalah pihak BKD melanjutkanya ke kita untuk segera diproses. Bila BKD sudah menyerahkan data itu ke kita maka sehari dua hari selesai kita periksa dan bila ada yang kurang syaratnya ya menunggu itu,”tandasnya.

Untuk sampai kepada SK Bupati terang Kabag Hukum, ada sejumlah pejabat yang harus memberikan parafnya terhadap masing-masing nama honorer K2 yang akan diajukan SK-nya. Hal itu dilakuan secara berjenjang mulai dari paraf kepala BKD, kemudian paraf Kabag Hukum, dilanjutkan ke paraf Asisten III Setda sebagai koordinator pegawai, kemudian paraf Sekda dilanjutkan paraf Wakil Bupati dan finalnya tanda tangan Bupati.”Nah kalau sudah pak Bupati tanda tangan maka sudah final yang bersangkutan menjadi CPNS,”Pungkas Kabag Hukum.|001|0031

 

 

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah