Published On: Tue, Sep 29th, 2015

Banyak Data Pemilih Ganda, JAMPPI Gedor KPUD KLU

dibaca 598 kali
Share This
Tags

polRADIO LOMBOK FM – Kendati Data Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Lombok Utara sudah dilakukan rapat pleno penetapan pada minggu pertama bulan September 2015, namun masih banyak ditemukan data ganda dan warga yang belum terdaftar sebagai pemilih.

Akibatnya, puluhan masa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pilkada KLU 2015 (JAMPPI) menggedor kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) KLU 28/9. Kedatangan para aktivis ini dijaga ketat puluhan aparat keamanan.

Koordinator aksi, Hamdan dalam aksinya mengatakan, proses pemutakhiran data Pemilu mulai dari DP4 sampai pada DPSHP yang sudah berjalan terdapat berbagai masalah yang ditemukan, seperti banyaknya warga yang belum terdaftar di masing-masing desa dan banyaknya data ganda yang belum dihilangkan oleh oprator KPU.

Selain temuan tersebut, KPU juga dinilai tidak mengakomodir secara maksimal hasil dari pemutakhiran yang diserahkan oleh PPDP serta KPU belum maksimal menjalankan tugasnya sehingga menghilangkan nama wajib pilih lebih dari 200 orang dalam satu TPS seperti di TPS 5 Desa Pendua Kecamatan Kayangan.

Terkait dengan hal itu JAMPPI minta kepada KPU untuk lebih maksimal dalam melakukan tugas yang sudah ditetapkan dan menjadi sumpah jabatan selaku pelaksana Pilkada KLU.Selain itu KPU juga diminta agar bertindak netral dalam pilkada pada 9 Desember 2015 mendatang.

Sementara ketua KPUD KLU, Fajar Marta beberapa waktu lalu mengatakan, dari DPS yang ditetapkan jumlah pemilih 159.433. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan jumlah DPT pada Pilpres tahun lalu yaitu 177.104, ataupun dari jumlah Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) sebanyak 169.129.

Berkurangnya DPS, menurut Fajar, karena ditemukan identitas pemilih yang ganda ataupun yang meninggal, terjadinya perubahan identitas pemilih pada saat masih muda berubah ketika sudah menikah, dan beberapa penyebab lainnya.

Fajar juga menjelaskan, jumlah DPS ditetapkan menjadi DPT setelah diumumkan melalui Panitia PemungutanSuara (PPS) untuk diklarifikasi pada tanggal 3-9 September lalu. Sementara hasil klarifikasi itu akan menjadi DPSHP pada tanggal 1-2 Oktober bulan depan. 004| 015|

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah