Published On: Thu, Nov 29th, 2018

Anugrah Pertama Keterbukaan Informasi Publik Bagi Lombok Barat

dibaca 64 kali
Share This
Tags

RADIO LOMBOK FM, Mataram-Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap bertahan di peringkat pertama Anugrah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) katagori Badan Publik Kabupaten/Kota se NTB yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Propinsi NTB tahun 2018 disusul Kota Mataram. Kedua daerah ini juga mendapatkan predikat terbaik dalam katagori kabupaten/kota informatif.

Penganugrahan yang dilakukan Rabu (28/11) di Mataram dinilai sebagai bentuk apresiasi KI NTB terhadap seluruh Badan Publik baik di tingkat propinsi maupun Badan Publik yang ada di Kabupaten/Kota termasuk Badan Publik Instansi Vertikaldan Partai Politik yang sumber anggarannya berasal dari APBN dan APBD sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menyatakan, kerja keras KI NTB yang sudah dilakukan Badan Publik di Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan bisa mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah khususnya dalam hal transparansi pelaksanaaan pembangunan berikut pengalokasian anggarannya.

Mantan anggota DPR RI Dapil Banten ini juga mengingatkan, Keterbukaan informasi telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar dan ditutupi lagi dalam alam demokrasi saat ini.

“Rasa Right To Now (rasa ingin tahu) masyarakat yang begitu besar terhadap program pembangunan yang dirumuskan pemerintah termasuk kebijakan penganggarannya menjadi catan penting, bahwa masyarakat juga harus terlibat dalam proses-proses pembangunan,” kata Bang Zul sapaan akrab Gubernur pengganti Tuan Guru Bajang (TGB) ini.

Dikatakannya, sebagai bentuk Keterbukaan Informasi Publik yang transparan dan acuntable, Gubernur memberi contoh di setiap sudut desa yang ada di NTB terpampang papan informasi dalam bentuk baliho besar yang berisi tentang RAPBDes (Rencana Angaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang untuk diketahui saat ini anggarannya cukup besar dari pemerintah.

“APBDes ini dengan rinci tertulis pendapatan desa dan seberapa besar pengeluaran yang sudah dilakukan dan identifikasi kebutuhan penggaran yang diperlukan,” ujar Zulkieflimansyah.

Karena itu Gubernur banyak berharap agar KI NTB terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan badan Publik baik di tingkat propinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga apa yang diharapkan dari Keterbukaan Informasi Publik ini yang transparan dan dijamin acuntabilitasnya bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya.

“Kita tak punya pilihan harus terbuka, dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat sebagai wujud keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan,” terang orang no 1 di NTB ini dihadapan Pimpinan Badan Publik se Provinsi NTB, Bupati/Walikota se NTB dan Instansi vertikal dan para pengurus Parpol lainnya. (07/046)

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah