Published On: Fri, Dec 28th, 2018

Akibat Gempa, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di NTB Dipangkas

dibaca 351 kali
Share This
Tags

RADIO LOMBOK FM, Mataram -Program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dalam tahun 2019 di NTB terpangkas cukup besar. Dibanding tahun 2018 ini sebanyak 2.500 unit rumah senilai Rp50 miliar bisa terbangun. Namun dalam tahun 2019 mendatang hanya 100 unit rumah dengan dana Rp2 miliar yang akan dibangun.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB I Gusti Bagus Sugihartha, Kamis (27/12) di Mataram menjelaskan, sekalipun perbaikan RTLH merupakan program prioritas untuk mengentaskan kemiskinan, hanya saja kemampuan daerah sangat terbatas.

“Sebagian besar dana tersedot untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. Beban untuk rehabilitasi dan rekonstruksi cukup berat,” ujarnya menjelaskan.

Gusti Bagus menyatakan, seharusnya setiap tahun 3.000 unit RTLH diperbaiki. Sehingga 15 ribu lebih rumah tidak layak huni di NTB bisa segera tuntas. Hanya saja bencana gempa yang melanda Lombok dan Sumbawa menyebabkan ratusan ribu rumah rusak.

Sementara kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai triliunan rupiah.
Menurutnya, pemerintah pusat bersama pemprov NTB dan Pemerintah Kabupaten sudah menyepakati rencana aksi penanganan dampak gempa. Masing-masing pemerintah punya kewajiban anggaran cukup besar. Itu tertuang dalam rencana aksi penanganan gempa.

“Mengingat rencana aksi dianggarkan sampai 2019, maka pemerintah fokus ke sana dulu. Di dalamnya menyangkut perbaikan di bidang pendidikan, perumahan, infrastruktur, bidang sosial, ekonomi, dan lintas sektor. Sehingga rata-rata anggaran dinas disedot ke sana, termasuk program perbaikan RTLH yang dipangkas,” uca Bagus.

Ditambahkannya, beberapa rumah yang didata sebagian juga rusak akibat gempa. Perbaikannya sekaligus lewat dana stimulan perbaikan rumah. Sementara program RTLH diberikan kepada daerah yang tidak terdampak. Rumah itu dipastikan bukan rumah yang masuk data penerima dana stimulan.

”Ini penting untuk menghindari dualisme penanganan. Meski begitu, perbaikan rumah korban gempa sekaligus akan mengatasi persoalan rumah tidak layak. Karena itu, kami tak terlalu pusing akibat pemangkasan tersebut,” jelas Bagus.

Terpisah Kepala Bappeda NTB H Ridwan Syah menjelaskan, total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Rp 11,4 triliun. APBD kabupaten/kota menanggung Rp 465,9 miliar, Pemprov harus mengalokasikan Rp 244,9 miliar, Kementerian/lembaga Rp 1,4 triliun, BNPB Rp 7,5 triliun dan masyarakat Rp 1,7 triliun.

“Namun beberapa beban daerah ditangani pusat. Sehingga dana yang akan dialokasikan pemprov berkurang,” kata Ridwansyah. (07/037)

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah