Published On: Fri, Jun 10th, 2016

5 Tahun Tidak Digaji,  Honorer Dishubkominfo Protes

dibaca 694 kali
Share This
Tags

idiRADIO LOMBOK FM, LOTENG-Puluhan Tenaga Honorer katagori dua (K2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) melakukan protes ke Pemerintah Daerah Loteng, Jumat,10/06/2016. Aksi yang dilakukan puluhan tenaga honorer , untuk mempertayakan nasib mereka, karena selama lima tahun bekerja sejak 2011-2016 tidak pernah digaji maupun diupah sepeserpun dari Dishubkominfo Loteng.

L.Musleh,  salah satu Tenaga Honorer Dishubkominfo Loteng menyampaikan, Kami diangkat sebagai tenaga honorer sejak tahun 2005, dan diberikan SK Dinas serta gaji. Setelah itu di tahun 2008 kami juga diberika SK Bupati  sampai tahun 2010. Setelah itu,  sejak Tahun 2010 hingga Tahun 2016 kami diberikan SK Dinas. Akan tetapi kami tidak pernah diberikan Honor atau Upah dari Dishubkominfo Loteng sejak 2011 hingga sekarang. ” Kami datang untuk mempertanyakan, apakah ada anggaran honor  yang diberikan kepada kami,”Tegasnya.

Dijelaskanya, Disatu sisi kami selalu dituntut untuk tetap bekerja dan menjalankan tugas seperti halnya para Pengawai Negeri Sipil (PNS). Siang maupun malam kami juga tetap menjalankan tugas sesuai dengan yang diperintahkan oleh Dishubkominfo. Itu juga, kami jalankan hanya untuk mempertahankan status kami sebagai tenaga Honorer K2. ” Sudah 5 tahun kami tidak pernah diberikan Upah,”ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Supardi sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 ini tidak pernah mendapatkan upah dari dishubkominfo. ” Selama ini kami tetap disuruh bekerja. Tetapi tidak pernah diberikan Upah. Kami juga punya keluarga dan anak yang butuh untuk diberikan nafkah,”katanya.

Untuk itu, Ia bersama tenaga honorer lainya  berharap supaya apa yang menjadi tuntutannya itu, bisa diberikan solusi oleh pemerintah Daerah Loteng.

Sementara itu, Wakil Bupati Loteng L.Pathul Bahri menyampaikan,  Apa yang menjadi tuntutan dari tenaga Honorer Dishubkominfo Loteng sebanyak 29 orang itu di minta untuk bersabar.
” Untuk menyelesaikan persoalan ini, saya harus memanggil dulu Kepala Dishubkominfo, Kepala BKD Loteng untuk melakukan koordinasi.”Ungkapnya.

Asisten III Setda Loteng Nursiah mengatakan, Sesuai dengan kereteria dalam Peraturan Pemerintah (PP) 48. Bahwa tenaga Honorer yang tidak masuk dalam kereteria PP 48 itu.  Pemeritah daerah sudah memberikan uang  Pesangon. Sehingga tenaga Honorer di SKPD lainya itu sudah berhenti. Sedangkan tenaga Honorer yang masuk dalam PP 48 itu yang diberikan SK Bupati, jelasnya.

“Jumlah Tenaga Honorer yang mendapatkan SK Bupati itu sebanyak 412.  Jumlah itu tidak bisa ditambah,”Tegasnya |010|002|

 

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah